1 Oktober 2025, Hari Kesaktian Pancasila Libur?

Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025: Apakah Libur Nasional?

Tanggal 1 Oktober 2025 jatuh pada hari Rabu, yang merupakan awal bulan ke-10 di tahun tersebut. Tanggal ini memiliki makna penting karena menjadi peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Namun, apakah tanggal tersebut termasuk dalam daftar libur nasional?

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, 1 Oktober 2025 tidak dianggap sebagai libur nasional. Meskipun demikian, tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025 kali ini adalah \”Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya\”, yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan melalui upacara bendera di sekolah dan kantor pemerintahan. Selain itu, acara ini juga sering digelar di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lokasi ini menjadi simbol sejarah dari peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada 1965.

Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025

Setelah peringatan Hari Kesaktian Pancasila, hanya tersisa satu hari libur nasional dan satu cuti bersama untuk tahun 2025. Keduanya jatuh pada pekan keempat Desember 2025. Berikut ini jadwal sisa hari libur nasional 2025:

• Kamis, 25 Desember 2025: Hari Natal
• Jumat, 26 Desember 2025: Cuti Bersama Hari Natal

Jika Anda memiliki hari libur rutin pada Sabtu dan Minggu, maka akan ada libur panjang atau long weekend. Dengan penggabungan, liburan akan berlangsung selama empat hari, yakni pada tanggal 25, 26, 27, dan 28 Desember 2025.

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober dan berkaitan dengan peristiwa G30S. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI.

Beberapa korban dari peristiwa ini adalah:
– Letjen TNI Ahmad Yani
– Mayjen TNI Raden Suprapto
– Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono
– Mayjen TNI Siswondo Parman
– Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan
– Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo

Korban-korban ini ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965 di sebuah lubang yang berada di wilayah Pondok Gede, Jakarta. Lubang tersebut lebih dikenal dengan nama Lubang Buaya.

Sasaran utama dalam insiden tersebut adalah Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang berhasil selamat dari upaya pembunuhan. Namun, putri beliau, Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean telah tewas.

Selain beberapa anggota perwira, beberapa orang lainnya juga menjadi korban, seperti:
– Letkol Sugiyono Mangunwiyoto
– Kolonel Katamso Darmokusumo
– Bripka Karel Satsuit Tubun

Setelah pembunuhan tersebut, PKI tidak menyerah. Mereka mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota \”Dewan Jenderal\” yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah.

Pada tanggal 1 Oktober 1945, Presiden Soekarno beserta Sekretaris Jenderal PKI Aidit menganggap jika pembentukan Dewan Revolusi adalah bentuk upaya pemberontakan oleh PKI. Pemerintah kemudian memutuskan untuk mencari perlindungan dan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta.

Pada tanggal 6 Oktober, Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan \”persatuan nasional\”, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, serta penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi massa untuk mendukung \”pemimpin revolusi Indonesia\” dan tidak melawan angkatan bersenjata.

Pernyataan tersebut kemudian dicetak ulang di koran CPA bernama \”Tribune\”. Pada tanggal 16 Oktober 1965, Sukarno melantik Mayjen Soeharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara.

Lima bulan kemudian, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret. Beliau memerintahkan Soeharto untuk mengambil \”langkah-langkah yang sesuai\” untuk mengembalikan ketenangan dan melindungi keamanan pribadi dan wibawanya.

Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Soeharto untuk melarang PKI. PKI dilarang berada dan tumbuh di wilayah Indonesia. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Soekarno dipertahankan sebagai Presiden Tituler Diktatur Militer sampai Maret 1967.

Setelah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September (G30S) dan hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.