12 Tuntutan Mahasiswa Papua dalam Peringatan 63 Tahun Roma Agreement di Uncen Jayapura

Demonstrasi Peringatan 63 Tahun Roma Agreement di Jayapura

Solidaritas Mahasiswa Peduli Uncen (SPU) menggelar aksi demonstrasi memperingati 63 tahun Roma Agreement di depan Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen), Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Papua. Aksi ini dilakukan pada Selasa (30/9/2025) sebagai bentuk protes terhadap kesepakatan yang dinilai tidak demokratis dan melanggar hak rakyat Papua.

Penanggung jawab aksi, Kamus Bayage, menegaskan bahwa Roma Agreement 1962 merupakan awal dari penderitaan panjang rakyat Papua. Menurutnya, kesepakatan tersebut dibuat secara sepihak oleh Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat tanpa melibatkan orang Papua sebagai pihak yang sah.

“Roma Agreement adalah perjanjian ilegal. Orang Papua sama sekali tidak diikutsertakan dalam forum internasional itu. Sejak saat itulah tanah dan nasib rakyat Papua dipertaruhkan, dan penderitaan tidak pernah berhenti hingga hari ini,” kata Bayage.

Ia juga menyinggung New York Agreement yang diteken pada 15 Agustus 1962. Menurutnya, dokumen itu memang mengatur hak penentuan nasib sendiri, tetapi dalam praktiknya tidak pernah dilaksanakan sesuai prinsip internasional “one man one vote”.

Bayage menegaskan bahwa Pepera 1969 adalah bentuk manipulasi sejarah yang melanggengkan dominasi Indonesia di Papua. Dari 809.337 rakyat Papua yang memiliki hak suara, hanya 1.025 orang yang dipilih dan dikarantina untuk mewakili semua. Proses itu penuh intimidasi, tekanan militer, dan pelanggaran HAM. Pepera tidak sah menurut hukum internasional.

SPU juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak lepas tangan. Mereka menilai PBB telah gagal mengawasi proses penentuan nasib sendiri rakyat Papua dan justru mengesahkan hasil manipulasi Indonesia.

“Kami meminta PBB bertanggung jawab. Penderitaan yang menimpa rakyat Papua sejak 1962 hingga kini adalah akibat dari kelalaian PBB dalam mengawal kesepakatan internasional,” ujar Kamus Bayage.

Bayage menegaskan pihaknya akan terus memperingati peristiwa Roma Agreement setiap tahunnya sebagai bentuk perlawanan terhadap kesepakatan yang mereka nilai ilegal.

“Selama penderitaan rakyat Papua masih berlangsung, kami akan terus menyampaikan aspirasi di jalanan. Penderitaan ini bukan hanya sejarah, tetapi kenyataan yang masih kami alami hingga hari ini,” tegasnya.

Kericuhan Saat Aksi Demonstrasi

Adapun Solidaritas Mahasiswa Peduli Uncen menggelar aksi demonstrasi memperingati 63 tahun Roma Agreement. Ada 14 mobil polisi disiagakan di lokasi. Massa aksi mulai berorasi sekitar pukul 07.30 WIT di depan Gapura Uncen.

Negosiasi sempat berlangsung tegang setelah aparat membatasi waktu aksi hanya sampai pukul 10.00 WIT. Namun, suasana memanas ketika aparat menahan Derki Uropmabin salah satu koordinator lapangan (korlap).

Dalam proses negosiasi, mahasiswa mengaku sempat mendapat perlakuan kasar. Mereka menyebut aparat melakukan pemukulan terhadap negosiator. Situasi semakin ricuh hingga terjadi bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian. Polisi kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Massa aksi sempat meminta agar diarahkan menuju Abepura, tetapi permintaan tersebut tidak disetujui aparat.

Pernyataan Sikap SPU

Berikut adalah pernyataan sikap Solidaritas Peduli Uncen:

• PBB serta Indonesia, Belanda, dan Amerika segera bertanggung jawab atas terjadinya New Roma Agreement yang tidak demokratis dan rekayasa.
• Negara Indonesia hentikan pendirian militer organic dan non-organic di seluruh tanah Papua.
• Segera tarik militer organic dan non-organic dari seluruh tanah Papua.
• Hentikan kekerasan militer di seluruh tanah Papua.
• Hentikan investasi di seluruh tanah Papua, Papua bukan tanah kosong.
• Hentikan proyek strategis nasional di Merauke dan seluruh tanah Papua.
• Militer berhenti bunuh rakyat sipil dengan tudingan TPNPB.
• Hentikan penangkapan liar di setiap daerah konflik.
• Palang Merah Indonesia segera berikan perlindungan kepada rakyat sipil di Papua.
• Hentikan perampasan tanah adat di seluruh tanah Papua.
• Hentikan eksploitasi Blok Wabu dan Blok Soba.
• Segera berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis.