Menteri Keuangan Purbaya Minta Jalur Hijau Diperiksa, Pengusaha Khawatirkan Dampak pada Biaya Logistik

Perkembangan Terbaru dalam Pemeriksaan Bea Cukai

Pemeriksaan di jalur hijau Bea Cukai kini menjadi perhatian utama setelah rencana Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memperketat pemeriksaan dengan menerapkan pemeriksaan fisik. Hal ini menimbulkan berbagai kekhawatiran dari pelaku usaha importir.

Kebijakan dan Dampaknya

Subandi, Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), menyatakan bahwa saat ini belum ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah mengenai rencana tersebut. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa teknologi hi-co scan telah diterapkan sejak awal tahun ini. Teknologi ini digunakan untuk memindai otomatis kontainer maupun kargo di terminal petikemas, baik di jalur hijau maupun merah.

Pemeriksaan menggunakan hi-co scan merupakan peningkatan dari sistem sebelumnya yang hanya mengandalkan kesesuaian dokumen. Subandi menjelaskan bahwa penggunaan teknologi ini lebih efisien dalam hal waktu, karena pemindaian hanya membutuhkan beberapa detik.

Namun, meskipun hi-co scan sudah diterapkan, Subandi mengungkapkan bahwa penggunaannya belum optimal 100%. Dia mengeluhkan bahwa alat ini memerlukan biaya investasi tinggi dan masih dikenakan pungutan tambahan kepada importir. Menurutnya, negara sudah menerima pendapatan pajak impor sebesar Rp273 triliun setahun, sehingga wajar jika Bea Cukai menggunakan alat tersebut tanpa adanya pungutan tambahan.

Persoalan dan Kekhawatiran

Subandi juga meminta agar Menkeu menjelaskan lebih terperinci mengenai rencana pemeriksaan fisik di jalur hijau. Ia meyakini bahwa pemeriksaan fisik yang dimaksud adalah menggunakan teknologi pemindai seperti saat ini. Namun, jika arus barang di jalur hijau ikut diperiksa secara fisik, maka tidak ada bedanya dengan jalur merah, kuning, atau mita.

Selain itu, Subandi menyoroti masalah dwelling time atau lama suatu kontainer atau kargo dibongkar muat di pelabuhan hingga keluar. Meski Indonesia National Single Window (INSW) mencatat rata-rata dwelling time di pelabuhan Indonesia hanya 2,47 hari, ia mengungkapkan bahwa di beberapa pelabuhan, seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dwelling time bisa mencapai tiga hari.

Menurut Subandi, kebijakan pemeriksaan fisik di jalur hijau hanya akan merugikan berbagai pihak kecuali pelabuhan. Ini karena pelabuhan menerima pemasukan dari kontainer atau kargo berdasarkan waktu bongkar muat mereka di pelabuhan. Jika pemeriksaan fisik diterapkan, maka akan terjadi kemacetan di pelabuhan, biaya logistik melambung, dan suplai barang atau bahan baku ke industri menjadi terhambat.

Penegakan Hukum dan Target Penerimaan Negara

Rencana pemeriksaan fisik di jalur hijau disampaikan oleh Menkeu Purbaya guna memastikan kepatuhan dan penegakan hukum pada sektor kepabeanan dan cukai di tengah target penerimaan negara yang naik pada APBN 2026. Jalur hijau, yang sebelumnya tidak tersentuh pemeriksaan fisik, rencananya akan turut diterapkan hal yang sama dengan jalur lainnya.

Menkeu Purbaya menyatakan bahwa otoritas akan memeriksa secara random jalur hijau bea cukai yang sebelumnya tidak pernah tersentuh pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan sejalan dengan naiknya target penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai.

Jalur hijau merujuk pada sistem pelayanan serta pengawasan dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengeluaran barang impor. Pemeriksaan tetap dilakukan melalui penilaian dokumen dan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Jalur ini ditujukan untuk importir dengan risiko sedang yang mengimpor barang dengan risiko rendah, serta importir dengan risiko rendah yang mengimpor barang dengan risiko rendah atau sedang.

\”Jalur ini biasanya enggak diperiksa. Sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, dites random, jadi enggak bisa main-main lagi,\” jelasnya.