Usulan Larangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di DPR 2026

Inisiatif Penting dalam Perlindungan Hewan di Indonesia

Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menyampaikan apresiasi atas hasil Sidang Paripurna DPR RI pada 23 September 2023 yang menetapkan 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026, termasuk RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan yang diusulkan langsung oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap hewan di Indonesia, khususnya terkait praktik perdagangan daging anjing dan kucing.

Dukungan lintas fraksi politik dari DPR, seperti Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, dan Ketua Fraksi PDI-P, menunjukkan semakin kuatnya konsensus politik untuk menghentikan praktik perdagangan daging anjing dan kucing di Indonesia. Sturman Panjaitan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, menyatakan bahwa usulan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan menjadi usulan langsung dari Baleg DPR RI. Ia juga menyampaikan bahwa DMFI akan dibawa lagi ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan pelarangan perdagangan daging anjing akan menjadi bagian bab tersendiri dalam RUU tersebut.

Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, menambahkan bahwa dirinya percaya bahwa pembeda utama manusia dengan hewan adalah akal dan kemampuan perubahan perilaku. \”Saya punya keyakinan kita sebagai manusia dan masyarakat dapat mengubah perilaku. Saya merindukan suasana seperti Istanbul dimana anjing dan kucing bisa hidup dengan nyaman, dirawat oleh Pemerintah Kota Istanbul, mengapa tidak bisa dilakukan di Indonesia? Pada substansinya kami sangat mendukung pelarangan perdagangan daging anjing,\” ujar Charles.

DMFI merupakan koalisi organisasi nasional dan internasional yang berdedikasi untuk mengakhiri perdagangan daging anjing dan kucing di Indonesia. Pembahasan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan dapat dilakukan di Prolegnas Prioritas 2026. Dengan demikian, secara garis besar, diharapkan ada bab atau pasal tertentu yang bisa mengakomodir keprihatinan kita bersama tentang perdagangan daging anjing dan kucing.

Masuknya RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan ke dalam Prolegnas 2026 juga merupakan bentuk nyata dari konsistensi advokasi DMFI sebagai koalisi nasional terbesar di Indonesia. DMFI memiliki jaringan lebih dari 100 organisasi dan komunitas di seluruh nusantara. Sejak tahun 2017, DMFI telah melakukan advokasi di berbagai daerah, mendorong kebijakan pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing, serta membangun kesadaran publik.

Hingga kini, 116 kabupaten/kota serta provinsi di Indonesia telah mengeluarkan surat edaran pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Selain itu, DMFI juga telah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Baleg DPR RI sejak tahun 2024, sebagai bagian dari upaya mendorong regulasi nasional yang tegas.

DMFI terus terlibat aktif dalam menggalang dukungan politik, kelembagaan, dan publik untuk memperkuat upaya pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing di Indonesia. Karin Franken, Direktur Nasional Koalisi DMFI, menyatakan bahwa mereka siap untuk terlibat aktif dalam proses pembahasan bersama DPR RI dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing sangat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko zoonosis, mencegah kekejaman terhadap hewan, dan memperkuat komitmen Indonesia terhadap standar kesejahteraan hewan internasional.

Keputusan DPR RI untuk memasukkan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan ke dalam Prolegnas 2026 adalah momentum bersejarah. DMFI mengapresiasi dukungan lintas fraksi politik dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Fraksi Partai NasDem, Ketua Fraksi Partai Golkar, Ketua Fraksi PAN, dan Ketua Fraksi PDI-P yang telah menyatakan dukungan penuh terhadap pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing.

Masuknya RUU ini adalah bukti bahwa konsistensi advokasi DMFI sebagai koalisi nasional terbesar dengan jaringan lebih dari 100 organisasi dan komunitas di Indonesia telah mendorong perubahan nyata. DMFI berkomitmen untuk terus mengawal proses legislasi dan menggalang dukungan lebih luas hingga terwujudnya pelarangan secara tegas, menurut Adrian Hane S.H, legal manager DMFI.