Negara Berkembang Minta Janji Pembiayaan Iklim dari Negara Maju

Perubahan Iklim: Tuntutan Negara Berkembang untuk Pendanaan yang Lebih Adil

Para pemimpin dari negara-negara berkembang yang paling terdampak oleh perubahan iklim menuding bahwa negara-negara maju gagal memenuhi janji pendanaan iklim. Mereka mengatakan bahwa dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kenaikan permukaan laut, kekeringan, dan deforestasi.

Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, dalam sidang Majelis Umum PBB pekan lalu menyampaikan bahwa sudah saatnya negara-negara kaya memenuhi kewajibannya dengan menyalurkan dana ke tempat yang paling membutuhkan. Ia juga menyampaikan bahwa janji-janji yang telah diucapkan sebelumnya tidak cukup untuk mengembalikan daratan yang telah tenggelam di negara-negara atol seperti Kepulauan Marshall.

Negara-negara kaya selama ini kesulitan memenuhi komitmen pendanaan iklim. Target pendanaan sebesar US$100 miliar per tahun yang disepakati pada 2009 baru tercapai pada 2022 atau dua tahun lebih lambat dari target. Pada KTT iklim PBB tahun lalu, para pemimpin sepakat menyediakan US$300 miliar per tahun untuk negara berkembang pada 2035. Namun, banyak negara berkembang menilai bahwa komitmen pendanaan tersebut masih kurang.

Para ahli memperkirakan bahwa kebutuhan pembiayaan iklim bagi negara berkembang setidaknya mencapai US$1 triliun per tahun pada akhir dekade ini. Para pemimpin negara berkembang menegaskan bahwa negara maju harus menyediakan sumber daya untuk menghadapi krisis iklim. Kelompok negara ini dianggap sebagai pemicu utama dari krisis iklim. Sejak Revolusi Industri, Amerika Serikat tercatat sebagai penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca secara kumulatif menurut analisis Our World in Data.

“Mereka yang memikul kesalahan harus bertanggung jawab atas biayanya,” kata Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka. Selama masa jabatan keduanya, Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari Perjanjian Paris untuk kedua kalinya dan menghentikan sebagian besar komitmen pendanaan iklim. Sementara di bawah kepemimpinan pendahulunya, Joe Biden, AS menyalurkan sekitar US$11 miliar per tahun atau sekitar 8% dari total pendanaan iklim global, menurut analisis Carbon Brief.

Presiden Ghana, John Mahama, turut menyoroti kebijakan anti-imigrasi yang kian menguat di negara-negara belahan bumi utara. Dia juga menegaskan bahwa banyak migrasi justru dipicu oleh perubahan iklim. “Banyak dari migran ini adalah pengungsi iklim. Ketika gurun merangsek masuk dan desa serta kota kami tak lagi layak huni, kami terpaksa pergi,” kata John.

Sementara itu, Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, mengatakan bahwa perubahan iklim telah memaksa pemerintah negara berkembang, termasuk negaranya, membuat pilihan-pilihan keuangan yang mustahil. Langkah itu akhirnya justru menghambat aspirasi negara berkembang untuk berinvestasi dalam ketahanan dan pembangunan. Dia menambahkan bahwa kekeringan, banjir, dan kenaikan permukaan laut menghancurkan mata pencaharian serta memaksa banyak keluarga meninggalkan rumah mereka. Hal ini lantas mengancam capaian perdamaian dan pembangunan, di mana sekitar 10% anggaran negara berkembang kini tersedot untuk merespons krisis iklim.

Jerman pada Senin menyatakan telah menyalurkan rekor 11,8 miliar euro untuk pendanaan iklim internasional pada 2024, dengan memenuhi komitmen global dengan mengalokasikan setidaknya €6 miliar dana publik. Namun, para pemimpin negara kepulauan termasuk Tuvalu, Komoro, Madagaskar, dan St. Lucia menyerukan agar pendanaan lebih mudah mengalir ke negara yang paling membutuhkan dengan hambatan yang lebih sedikit.

“Kami menyerukan akses yang adil dan disederhanakan terhadap pendanaan iklim,” ujar Presiden Komoro, Azali Assoumani. Sementara itu, salah satu penyumbang emisi terbesar, China, berjanji akan memangkas emisinya sebesar 7%–10% dari level puncak pada 2035. Janji tersebut, yang disampaikan Presiden Xi Jinping melalui pesan video langsung dari Beijing, mendapat kritik dari pejabat iklim Uni Eropa yang menilai target itu jauh dari apa yang seharusnya dapat dicapai dan diperlukan.

“Jika dunia sungguh serius dengan target 1,5 derajat Celsius, kami mendesak Anda datang ke wilayah kami, melihat langsung apa yang dihadapi Pasifik, dan terdorong untuk bertindak,” kata Presiden Palau, Surangel Whipps Jr.