Tokoh Aceh Marah pada Tindakan Bobby Nasution Tahan Truk BL

Aksi Tegas Gubernur Sumut yang Mengundang Kontroversi

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melakukan tindakan tegas dengan menghentikan sebuah truk berpelat Aceh di Jalan Lintas Kabupaten Langkat. Tindakan ini memicu kritik dari sejumlah tokoh di Aceh.

Dalam video yang beredar, Bobby dan jajarannya terlihat menghentikan truk dengan pelat nomor Aceh (BL). Mereka meminta sopir untuk mengganti pelat tersebut menjadi pelat Sumatera Utara (BK). Awalnya, tindakan ini dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Muhammad Suib, yang meminta sopir mengganti pelat karena kendaraan digunakan untuk perusahaan yang beroperasi di Sumut.

Meski sopir mengaku bahwa truk tersebut dibeli dari Aceh, pihak Pemprov Sumut menegaskan bahwa kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumut wajib menggunakan pelat daerah setempat agar pajaknya masuk ke Sumut.

Peristiwa Viral di Media Sosial

Dari pantauan Tribun Medan, dalam video viral di akun Instagram Medancyber_official, terlihat awal mulanya Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Muhammad Suib, tiba-tiba menghentikan satu unit mobil truk berpelat Aceh. Ia meminta sopir truk itu untuk turun dari mobilnya.

Dalam percakapan antara sopir dan Suib, ia meminta agar pelat yang digunakan di Sumut harus menggunakan pelat Sumut. \”Emang enggak marah sama abang. Hanya, Bang, ini kan kerja di Sumut (harus pakai pelat Sumut),\” jelasnya.

Namun, sang sopir mengatakan mobil tersebut sudah dibeli orang tuanya di Aceh. Tetapi, hal itu dibantah kembali oleh Asisten Umum tersebut. \”Iya (dibeli sama orang tua), tapi ini ada, loh, ada perusahaan. Perusahaan ini kerja di Sumut. Mobil dari perusahaan ini, pajaknya harus Pelat BK, supaya pajaknya ke Sumut, oke Pak, ya,\” terangnya.

Lantas, tiba-tiba Bobby datang dan mengecek mobil truk tersebut. Tak lama, Bobby berpesan agar informasi itu diberitahu ke bosnya. \”Biar bosmu tahu (informasi kalau di Sumut harus ganti Pelat Sumut agar PAD-nya ke Sumut). Kalau enggak (diberitahu), nanti bosmu enggak tahu. Ya sudah, itu saja. Hati-hati, Bang,\” terangnya.

Setelah kejadian itu, Bobby dan tim meninggalkan lokasi.

Kritik dari Tokoh Aceh

Atas kejadian itu, sejumlah anggota DPRD Aceh menyoroti kejadian tersebut. Banyak anggota DPRD Aceh yang menilai sikap Bobby Nasution dan timnya memperkeruh keharmonisan masyarakat Aceh dan Sumut.

Usai mendapat sorotan dari warga Aceh dan Sumut, Bobby Nasution pun menunjukkan video kepala daerah di beberapa provinsi lain melakukan hal serupa. Bobby menunjukkan video itu lewat akun instagramnya @bobbynst pada Senin (29/9/2025) malam.

Dalam video itu terdapat kepala daerah lain seperti provinsi Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, hingga Riau. Bobby pun tak luput menuliskan keterangan unggahan videonya itu.

\”Kebijakan mewajibkan penggunaan plat daerah bagi kendaraan perusahaan yang mengangkut hasil bumi bukan hal yang baru. Dikarenakan banyak provinsi lain di Indonesia yang telah menerapkan aturan serupa sebagai langkah untuk menjaga potensi daerahnya.\”

\”Seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, termasuk di Sumatera Utara, memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD yang lebih kuat, pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat terwujud.\”

\”Kamis mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir. Kebijakan ini tidak ditujukan untuk membebani rakyat, melainkan untuk memastikan hasil bumi dari tanah kita benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Sumatera Utara,\” tulis unggahannya.

Bobby Perintahkan Data Perusahaan di Sumut

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Afif Nasution, memerintahkan kepala-kepala daerah di wilayahnya untuk mendata perusahaan-perusahaan yang kendaraan operasionalnya memakai pelat kendaraan bukan dari Sumatera Utara.

Disebut, ini sangat penting demi kemajuan Sumatera Utara karena pembangunan infrastruktur di Sumut membutuhkan uang yang cukup besar.

\”Pak Bupati dan Pak Wali Kota serta Pak Wakil Bupati dan Pak Wakil Wali Kota, kalau di daerahnya ada perusahaan yang operasinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya di luar pelat dari Sumut (BK dan BB), tolong didata. Saya tidak ada tendensi ke daerah tertentu, ini untuk semuanya,\” ujar Bobby saat acara Peluncuran Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Berobat Gratis Sumut Berkah di Gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Senin (29/9/2025).

Saat acara ini, Bobby pun heran mengapa kebijakannya soal ini bisa dipersoalkan, heboh, dan viral di media sosial. Dianggap, ini lazim dan sudah dilaksanakan di daerah-daerah lain.

Di hadapan seluruh kepala daerah dan perwakilannya yang hadir, Bobby pun sempat menunjukkan video-video viral dari Gubernur yang lebih dahulu melakukan hal yang sama dengannya, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Selain itu, juga ada yang diterapkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, hingga Riau.

\”Ini kebijakan kita untuk mempertahankan keuangan kita. Mau dibilang kita enggak ada duit, enggak apa-apa. Kita butuh uang untuk, kita sangat butuh,\” kata Bobby.

Bobby mengatakan, selama ini yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal infrastruktur jalan yang rusak. Untuk memperbaiki dan membangunnya kembali, disebut butuh duit yang besar.

Penerapan kebijakan ini disebut dianggap potensi yang tidak menambah beban.

\”Kita tidak menaikkan pajak, kita enggak nambahin pajak baru. Ini pajak yang normal. Tolong, saya minta pada Pak Bupati dicek perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Nanti koordinasi sama Dinas Perhubungan (Dishub). Perusahaan yang beroperasi dan angkutan operasionalnya harus Pelat BK atau BB. Kalau melintas, silakan (yang bukan kendaraan operasional perusahaan),\” ujar Bobby.

Menantu mantan Presiden ini bilang di daerah lain enggak ada yang merespons kebijakan yang sama dengan berlebihan. Ia merasa wajar kalau semua kepala daerah ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya.

Pada saat acara peluncuran UHC prioritas, Bobby juga membagikan Dana Bagi Hasil (DBH) pada para kepala daerah. Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu kabupaten dengan penerima DBH paling besar.