Putu Supadma Rudana: Indonesia Membutuhkan UU Permuseuman

Peran Museum dalam Pelestarian Budaya dan Sejarah

Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana menekankan pentingnya Indonesia memiliki undang-undang tentang permuseuman. Pernyataan ini disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertajuk \”Museum Berkelanjutan, Budaya Lestari\” di Graha Utama, Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (29/9/2025). Diskusi ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi melalui Direktorat Sejarah dan Permuseuman, Kementerian Kebudayaan, sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Museum Indonesia yang jatuh pada tanggal 12 Oktober.

DKT tersebut menjadi bagian dari langkah strategis penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permuseuman dan Omnibus Law Kebudayaan. RUU ini bertujuan memperkuat regulasi pengelolaan museum di Indonesia secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Putu Rudana juga salah satu tokoh utama penggagas RUU Permuseuman dan Omnibus Law Kebudayaan. Gagasan ini pertama kali dia sampaikan saat pembukaan Hari Museum Indonesia ke-8 di Gedung DPR RI, Jakarta pada 2023, ketika dirinya masih menjabat anggota DPR RI periode 2019–2024.

Putu mengatakan bahwa resolusi museum sudah dibahas sejak 63 tahun lalu dalam MMI Pertama di Yogyakarta. Namun hingga saat ini belum ada aksi nyata yang mengarah pada pembuatan undang-undang. \”Sekarang saatnya bertransformasi, AMI hadir sebagai bentuk aksi nyata dalam membawa aspirasi masyarakat yang menginginkan permuseuman ini maju,\” ujarnya.

Menurut Putu, museum bukan hanya tempat penyimpanan benda kuno, tetapi jiwa bangsa, soko guru kebudayaan, rumah abadi peradaban, dan sumber inspirasi masa depan. RUU Permuseuman disusun sebagai fondasi hukum komprehensif untuk mengukuhkan peran museum dalam pelestarian budaya dan sejarah bangsa, sekaligus memperluas fungsinya dalam pembangunan peradaban nasional.

RUU Permuseuman sebelumnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan kini diharapkan menjadi salah satu capaian strategis periode pemerintahan 2024–2029. Penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, hingga harmonisasi regulasi telah dilakukan secara kolaboratif oleh lintas pihak, baik eksekutif maupun legislatif.

Putu juga menyampaikan apresiasinya terhadap hadirnya Kementerian Kebudayaan yang mandiri. Menurutnya, ini menjadi momentum terbaik untuk memperkuat komitmen politik dan anggaran bagi kemajuan kebudayaan nasional. Ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Bapak Fadli Zon atas perhatian besar terhadap sektor ini.

Sebagai tokoh budaya Bali, Putu menyoroti urgensi redefinisi konsep museum dalam kancah internasional. Ia berharap Indonesia lebih aktif di forum International Council of Museums (ICOM), terutama memperjuangkan agar diksi repatriasi artefak dimasukkan ke dalam definisi resmi museum global. \”Indonesia berpotensi menerima puluhan ribu artefak dari Belanda dan negara-negara lain. Tanpa kerangka hukum dan infrastruktur museum yang memadai, Indonesia akan menghadapi tantangan besar.\”

Putu memberi contoh Mesir yang membangun Grand Egyptian Museum sebagai pusat peradaban. \”Indonesia bisa dan harus punya hal serupa,\” ujarnya.

Cetak Biru Penguatan Permuseuman Nasional

Sebagai bentuk cetak biru penguatan permuseuman nasional, Putu mendorong implementasi Sapta Karsa Permuseuman Indonesia, yang mencakup:

• Pengesahan UU Permuseuman
• Pembentukan Badan Permuseuman Indonesia
• Lembaga Akreditasi dan Sertifikasi Museum
• Peningkatan kualitas SDM pengelola museum
• Perlindungan museum dari politisasi
• Kebijakan anggaran yang komprehensif dan berkelanjutan
• Gerakan Nasional Cinta Museum

\”Sapta Karsa ini harus terus dimutakhirkan dan diselaraskan dengan kekuatan budaya bangsa dan dinamika global,\” ujarnya.

Putu menekankan bahwa museum bukan hanya tempat mengenang masa lalu, melainkan instrumen strategis dalam pembangunan masa depan. \”Kita (Indonesia, red) perlu membangun grand design permuseuman nasional yang komprehensif—didukung oleh regulasi yang kuat, komitmen anggaran yang pasti, dan visi kebangsaan yang luhur,\” kata Putu Rudana.