Ketidakstabilan Penggunaan Lahan dan Penyelundupan Energi di Bali: Hubungan dengan Perubahan Iklim

Top UP Isi Ulang Game Murah

Membahas pariwisata di Bali belakangan ini, tampaknya cukup sensitif. Apalagi alih fungsi lahan di Pulau Dewata cukup ugal-ugalan, kian membuat pariwisata dituduh jadi biang kerok. Belum lagi banjir bandang pada 10 September 2025, yang menewaskan 17 orang dan menghancurkan beberapa rumah, merendam daerah bawah, membuat pariwisata kian disorot menjadi penyebab semuanya.

Padahal di satu sisi, pariwisata adalah lokomotif ekonomi Bali, dan bahkan menjadi penyetor devisa terbesar ke pusat. Lalu kini, semua saling lirik setelah tanah Bali khususnya di selatan kian habis berubah menjadi beton. Masalah lainnya, perubahan iklim menjadi PR baru di Bali termasuk bagi industri pariwisata. Sebab atensinya pada siaga bencana, seperti banjir dan longsor. Bukti nyata sudah di depan mata awal September lalu.

Untuk itu, berbicara energi terbarukan adalah hal multak yang harus terjadi di Bali. Diterapkan sejak dini, sehingga bencana bisa diatensi sebelum memakan korban jiwa dan merugikan masyarakat maupun WNA. Semua ini dibahas dalam Pelatihan Media Series III, Jurnalis Berkontribusi dalam Pembangunan Rendah Karbon di Sektor Pariwisata. Selasa, 30 Maret 2025 di City Aventus, Denpasar, Bali. Acara diselenggarakan IESR bekerjasama dengan AJI Kota Denpasar.

Dengan 3 pembicara, yaitu Kadek Alamsta, Progam Asocciate New Energy Nexus Indonesia. Perry Markus, Sekjen PHRI Bali. Ayu Sulistyowati, Ketua AJI Denpasar. Pemateri memberikan materi sejak pukul 09.00 – 13.30 WITA.

Pariwisata Rendah Karbon

Salah satu impian pariwisata ke depan, adalah pariwisata yang pro dan ramah lingkungan. Atau singkatnya, pariwisata rendah karbon. Ada beberapa tantangan pariwisata rendah karbon di Bali.

\”Konsumsi energi tinggi, di hotel, villa, dan restoran masih dominan menggunakan listrik dari energi fosil,\” jelas Kadek Alam, sapaannya.

Limbah padat & organik masih menjadi PR, sebab sampah plastik dan sisa makanan pariwisata sering tidak terkelola dengan baik. Lalu transportasi berbasis BBM, di mana mobil dan bus pariwisata masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Sementara ke depan diharapkan akan memakai energi terbarukan seperti listrik.

Citra destinasi berkelanjutan yang Bali perlu jaga di reputasi global, sebagai destinasi ramah lingkungan di tengah tekanan emisi yang meningkat. Kesadaran & perilaku wisatawan, yang belum menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas dalam memilih layanan wisata. Keterbatasan regulasi & insentif hijau, atau belum banyak kebijakan yang mendorong hotel/resto beralih ke energi bersih atau manajemen limbah berkelanjutan.

\”Tahun 2023 tercatat sebagai tahun dengan suhu ekstrem terburuk. Selain itu, sebagian besar responden survei (94 persen) menyebutkan suhu yang meningkat sebagai perubahan paling signifikan dalam cuaca atau lingkungan dalam beberapa tahun terakhir,\” jelasnya.

Hal ini pun harus menjadi atensi, termasuk oleh insan pariwisata yang tentunya akan terdampak jika ada bencana akibat cuaca ekstrem itu. Seperti banjir, longsor, dan bahaya lainnya yang mengintai. Bayangkan saja, banjir bandang kemarin sudah membuat Bali mendapatkan travel warning.

Untuk itu transisi energi dari fosil ke energi terbarukan, harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya insan pariwisata. Semisal dengan memakai panel surya, lalu stop memakai plastik. Meminimalisir alih fungsi lahan, apalagi membangun di sempadan pantai dan sungai yang jelas sangat berbahaya.

PHRI Jelaskan Tantangan Pariwisata Bali

Perry Markus tak menampik, alih fungsi lahan dan energi terbarukan adalah PR besar bagi Bali, khususnya bagi industri pariwisata. Pariwisata rendah karbon, kata dia, harus dimulai secara simultan dan tidak parsial, serta harus menjadi atensi semua pihak.

Sayangnya, jangankan berbicara one island management, banyak sekali aturan yang masih tumpang tindih terkait pariwisata di Bali ini. \”Tantangan perubahan iklim itu ada dan berdampak ke lingkungan kita, ada banjir cuaca ekstrem, krisis air, tentu sektor pariwisata terdampak sekali,\” sebutnya.

Sehingga energi bersih dan terbarukan ini, selain mampu menyelamatkan Bali dan seisinya, juga dapat menjadi tambahan branding baru bagi pariwisata. Apalagi memang dunia, khususnya Eropa sangat konsen dengan energi terbarukan dan hal yang ramah lingkungan.

Perry menjelaskan, alih fungsi lahan kian masif dan tak terkontrol di Bali karena beberapa faktor. Berawal dari UU Otonomi yang memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota, bukan di provinsi, sehingga terkadang membuat pemkab agak lepas kendali demi PAD.

Sementara impian one island management, adalah bertujuan agar Bali dalam satu komando sehingga tidak tumpang tindih dalam pembangunannya. Hanya saja memang cukup sulit, karena otonomi masih dipegang masing-masing kabupaten/kota.

Belum lagi masalah di OSS, alias Online Single Submission (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik), yang menjadi pintu masuk bagi mafia dan oknum nakal untuk membangun akomodasi dengan dalih perumahan di Bali. \”Ini makanya banyak turis ke Bali tapi kok okupansi gak naik, ada apa?,\” katanya.

Ia mencontohkan, di OSS kini menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2025. Disebutkan misalnya perusahaan atau apapun, yang mengajukan izin akan digolongkan menjadi 4 resiko rendah sampai tinggi. Industri akomodasi makan dan minum (akmamin), dengan resiko rendah seperti cafe kecil cukup dengan KTP dan upload beberapa syarat di OSS sudah keluar nomor induk usaha. Itupun tanpa ada aturan ketat dan verifikasi.

Lalu hotel melati, masuk katagori menengah rendah, maka selain upload KTP dan NPWP ada satu aturan lain, hanya saja tidak perlu diverifikasi oleh dinas terkait, hanya dengan itu sudah bisa. \”Nah ini kewenangan bupati/walikota,\” sebutnya. Lanjut usaha resiko menengah tinggi, menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Terakhir usaha resiko besar seperti hotel berbintang dengan ribuan kamar, maka menjadi kewenangan kementerian dalam verifikasinya.

\”Jadi di OSS ini banyak sekali kelemahannya, makanya kami harap ada perbaikan di sana,\” tegasnya. Sebab jika pun, Bali baik itu pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi menggaungkan moratorium, tapi jika di pusat masih dibuka OSS dan tidak terverifikasi dengan baik maka sama saja dengan omong kosong.

Bagi Perry Markus, seharusnya izin dan lain sebagainya harus detail, sehingga tidak sembarangan orang bisa membangun di Bali. Apalagi dengan modal minim sudah bisa membangun akomodasi wisata, dengan dalih perumahan. Yang akhirnya merugikan semua pihak. Sebab sudah alih fungsi lahan, setoran pajak tidak ada, keuntungan bagi Bali juga zonk, sementara alam rusak dan sampah makin banyak.

Bayangkan saja, kata dia, 5.000 akomodasi non formal alias bodong terdata oleh Kemenpar. \”Sudah berapa itu loss pajaknya?,\” sebutnya. Ini juga tidak adil bagi industri yang taat pajak dan aturan. Selain itu, dengan semakin maraknya maka berbicara sustainable akhirnya hanya omong kosong saja. (*)