Tersangkut Sengketa Lahan: Warga Jati Padang Diintimidasi dan Terancam Digusur

Puluhan Kepala Keluarga di Jati Padang Utara Menghadapi Ancaman Penggusuran

Di Jati Padang Utara, Jakarta Selatan, puluhan kepala keluarga (KK) kini menghadapi ancaman penggusuran. Mereka tinggal di lahan yang sudah mereka tempati sejak krisis moneter terjadi pada 1997–1998. Warga mengaku bahwa awalnya mereka membangun permukiman di lokasi tersebut karena kehilangan pekerjaan dan tidak mampu menyewa rumah kontrakan.

Salah satu warga setempat, Indah (bukan nama sebenarnya), menjelaskan bahwa awalnya warga membangun rumah di atas lahan kosong dengan izin lisan dari Ketua RT pada waktu itu. Ia menuturkan bahwa izin tersebut hanya berupa lisan dan disertai catatan jika tanah tersebut digunakan oleh pemiliknya, warga siap pergi.

Indah juga menyebutkan bahwa keberadaan warga telah tercatat secara administratif karena memiliki KTP dengan alamat di lokasi tersebut. \”Sampai kita punya KTP. Artinya kita diakui dong sebagai warga,\” ujarnya.

Namun, situasi berubah sejak akhir 2023 ketika seorang anggota DPD RI mengeklaim lahan itu miliknya. Puncaknya, pada Februari 2025, warga didatangi langsung dan diberi uang Rp 5 juta untuk angkat kaki dengan batas waktu 14 hari. Menurut Indah, anggota DPD tersebut tidak bisa tunjukin surat kuasa ataupun pemilik tanahnya.

Intimidasi terhadap Warga

Penolakan warga untuk pindah memicu berbagai intimidasi, mulai dari pemblokiran saluran air, pencabutan lampu penerangan jalan umum (PJU), hingga penutupan akses jalan utama. Indah mengatakan bahwa saluran got ditutup, sehingga saat hujan sedikit, wilayah tersebut langsung banjir. PJU juga dicabut, membuat warga kesulitan dalam beraktivitas.

Menurut Indah, dampak paling terasa adalah akses jalan yang kini tidak bisa dilalui. Warga terpaksa melewati jalur alternatif di bantaran kali yang dinilai membahayakan. \”Banyak orangtua di sini yang akhirnya jarang keluar rumah karena jalannya ditutup. Kalau mau ke luar harus lewat pinggir kali,\” tutur Indah.

Selain itu, ancaman lain juga muncul, seperti pemblokiran KTP dan pencabutan bantuan sosial serta KJP untuk anak sekolah. \”Anak sekolah KJP mau dicabut. Jadi warga di sini kan sebenarnya masih pada betah sini. Cuma karena banyak ancaman itu akhirnya sekarang pada pindah,\” jelas Indah.

Versi Ketua RT

Ketua RT setempat, Tono, memiliki pandangan berbeda. Ia menyebut warga tidak memiliki izin resmi tinggal di lahan tersebut. Menurut Tono, izin awal hanya untuk bercocok tanam, bukan untuk mendirikan bangunan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan lahan tetap berada di tangan pemilik sah. Anggota DPD yang mengklaim kepemilikan tanah hanya bertindak atas dasar kuasa pemilik tanah.

Soal akses jalan, Tono menolak disebut ada pemblokiran terhadap jalan umum. Ia mengaku bahwa jalan tersebut adalah lahan milik warga yang bersertifikat. \”Bukan jalan utama. Itu hanya tanah warga yang bersertifikat,\” kata dia.

Tono juga membantah tuduhan intimidasi yang dilontarkan warga. Menurut dia, tidak ada bukti yang bisa menunjukkan dirinya melakukan intimidasi. Ia juga menjelaskan soal lampu penerangan yang disebut dicabut. Ia menyebut fasilitas itu merupakan swadaya RT terdahulu.

Warga Siap Pindah Jika Ada Bukti

Meski demikian, warga menegaskan tidak keberatan untuk meninggalkan lahan yang mereka tempati asalkan ditunjukkan bukti kepemilikan sah. \”Bukan kita enggak mau pergi, kita mau pergi asalkan ditunjukin saja. Kalau memang benar kan ya udah kita pergi,\” kata Indah.

Indah mengatakan warga sudah berulang kali melapor ke kelurahan, wali kota, Komnas HAM, hingga lewat aplikasi JAKI, dan kini mendapat pendampingan hukum dari LBH. Namun, jawaban yang jelas belum kunjung datang. \”Terus kita didampingi juga sama LBH itu. Kita juga sudah ngirim surat ke mana-mana, ke Kelurahan ke Wali Kota, ke Komnas HAM, lewat Jaki, aplikasi Jaki. Pokoknya semuanya kita sudah tapi belum ada jawaban, malah kita semakin dirapetin sekarang kayak gini (akses jalan),\” ucap Indah.