Pemprov Sumut Klarifikasi Isu Bobby Razia Plat Aceh di Langkat: Untuk Tingkatkan PAD

Perbedaan Pendapat Terkait Razia Plat Kendaraan Aceh di Sumut

Beberapa waktu terakhir, masyarakat Aceh dihebohkan dengan beredarnya video yang menampilkan rombongan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menghentikan sebuah truk berpelat Aceh (BL) di kawasan Kabupaten Langkat, Sumut. Dalam video tersebut, rombongan gubernur tampak memberi himbauan kepada kendaraan yang beroperasi di Sumut agar segera mengganti plat luar daerah menjadi plat BK (Sumut). Hal ini dilakukan untuk memastikan pajak kendaraan masuk ke Provinsi Sumut.

Video ini menuai berbagai respons dari masyarakat Aceh. Sebagai tanggapan, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Dr H Muhammad Suib SPd MM, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa imbauan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan utama di Sumut dengan nilai sekitar Rp1,7 triliun per tahun. Oleh karena itu, Pemprov Sumut berharap pengusaha dengan kendaraan berpelat luar daerah dapat menggantinya dengan plat Sumut demi pembangunan provinsi.

Senator Aceh Kritik Kebijakan Razia Plat Kendaraan

Senator Aceh Haji Uma memberikan respons keras terhadap kebijakan Gubernur Sumut yang melarang dan mewajibkan kendaraan plat Aceh (BL) yang beroperasi di Sumut untuk mengganti dengan plat BK. Aksi ini mendapatkan perhatian besar dari netizen dan media sosial. Menurut Haji Uma, kebijakan tersebut dinilai emosional dan tendensius. Ia menilai bahwa sebagai daerah tetangga, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan koordinasi antar pemerintah daerah serta proses sosialisasi intensif sebelum diterapkan, agar tidak memicu sentimen negatif dan mengganggu hubungan antar daerah.

Haji Uma menyatakan bahwa razia tersebut seharusnya tidak menyasar mobil atau kendaraan plat BL yang melintas dengan tujuan pengangkutan barang atau penumpang lintas daerah. Menurutnya, hal ini tidak realistis dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menegaskan bahwa keberadaan kendaraan berplat BL yang beroperasi di Sumut tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa kendaraan angkutan barang maupun penumpang memiliki jalur lintas provinsi.

Peran Kendaraan Berplat BL dalam Ekonomi Aceh dan Sumut

Haji Uma menambahkan bahwa kendaraan berplat BL membawa hasil bumi, kebutuhan pokok, hingga jenis barang lainnya yang penting bagi aktivitas ekonomi Aceh dan Sumut. Selain itu, pemilik dan pengemudi kendaraan berplat BL sebagian besar adalah warga Aceh yang memiliki hak untuk melintasi jalur nasional. Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya lemah secara hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan gesekan antar provinsi yang selama ini hidup berdampingan.

Ia mencontohkan DKI Jakarta, di mana setiap hari ribuan kendaraan dari Jawa Barat masuk ke ibu kota tanpa pernah dipersoalkan, bahkan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi yang saling bergantung. Menurut Haji Uma, pemerintah daerah seharusnya menempatkan diri secara bijak, bukan malah menerapkan aturan yang menimbulkan kontroversi dan melemahkan iklim kerja sama.

Mendorong Kerja Sama Antar Daerah

Haji Uma berencana menyurati Menteri Dalam Negeri agar menertibkan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai menyimpang, sekaligus memastikan prinsip hubungan antar provinsi tetap dijaga sesuai bingkai NKRI. Ia menekankan bahwa hubungan Aceh dan Medan sudah terjalin lama, baik dalam perdagangan maupun interaksi sosial. Jangan sampai hubungan baik ini rusak oleh kebijakan sepihak yang justru mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Ia menegaskan bahwa perekonomian Aceh sangat bergantung pada kerja sama erat dengan Sumatera Utara. Banyak kebutuhan pokok dan sembako Aceh yang dipasok dari Medan, sehingga Sumatera Utara memperoleh keuntungan ekonomi yang tidak kecil. Kondisi ini juga memberikan kontribusi pada peningkatan PAD Sumut.

Oleh karena itu, Haji Uma mendesak agar jangan hanya melihat persoalan dari perspektif sempit, seperti dari sisi pajak kendaraan. Jika berbicara soal keadilan dan hubungan timbal balik, maka Aceh pun bisa bersikap ekstrem terhadap kendaraan berplat BK yang setiap hari hilir mudik di Aceh. Ia mengajak pemerintah provinsi Sumut untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dengan kearifan dan pertimbangan yang lebih matang.

NKRI dibangun atas dasar persatuan, kerja sama, dan penghormatan antar daerah. Jangan sampai kebijakan daerah justru menjadi penghalang kerja sama ekonomi dan persaudaraan yang sudah terjalin puluhan tahun.