Ombudsman Ungkap Masalah MBG, Terkait Keracunan

Program Makan Bergizi Gratis Menghadapi Kritik Tajam

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah justru mendapat kritik tajam dari Ombudsman RI. Masalah yang muncul mulai dari bahan pangan yang tidak sesuai kontrak, pengolahan tanpa standar, distribusi yang tidak teratur hingga pengawasan yang lemah.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyampaikan bahwa beberapa dapur umum atau Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) menerima pasokan sayuran tidak segar dan lauk-pauk yang tidak lengkap. Hal ini terjadi karena belum adanya standar acceptance quality limit (AQL) yang jelas. Akibatnya, mutu pangan yang sampai ke meja makan siswa tidak sepadan dengan besarnya anggaran negara yang dialokasikan.

Di dapur pengolahan, masalah lain juga terkuak. Standar hazard analysis and critical control point (HACCP) yang seharusnya menjadi benteng keamanan pangan ternyata belum diterapkan secara konsisten. Sejumlah SPPG bahkan tidak menyimpan catatan suhu maupun retained sample yang wajib ada dalam sistem pengendalian mutu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang seharusnya melakukan 13 item pengawasan dinilai tidak bekerja maksimal. Hasilnya, hingga Mei 2025 saja, tercatat sudah ada 17 kasus keracunan luar biasa. Fakta ini menunjukkan bahwa prosedur operasional standar pengolahan harus diperbaiki dan ditegakkan secara lebih disiplin.

Persoalan Distribusi dan Kontrak

Persoalan tak berhenti pada kualitas bahan dan pengolahan. Dalam tahap persiapan bahan, Yeka menyebut adanya ketidaksesuaian antara kontrak dan realisasi. Contohnya, di Bogor, Jawa Barat, SPPG menerima beras medium dengan kadar patah di atas 15 persen meski kontrak mencantumkan beras premium.

Di lapangan, distribusi juga berjalan tidak sesuai aturan. Standard holding time empat jam yang semestinya menjamin keamanan pangan sering kali dilanggar. Bahkan di Bangka Belitung, distribusi makanan sempat terhenti selama dua minggu tanpa pemberitahuan yang memadai, membuat sekolah-sekolah penerima program kebingungan. Para guru dipaksa menjadi ujung tombak distribusi meski tanpa dukungan tambahan.

Pengawasan Berbasis Teknologi

Ombudsman juga menyoroti lemahnya pengawasan berbasis teknologi. Dashboard Badan Gizi Nasional (BGN) yang digadang bisa memantau jalannya program, ternyata belum mampu menampilkan data mutu bahan, jadwal distribusi, maupun insiden keracunan secara real time. Ditambah lagi, skema ad cost yang belum memiliki petunjuk teknis (juknis) perinci membuka celah ketidakpastian dalam penggunaan anggaran.

Akibat lemahnya tata kelola ini, rentetan kasus keracunan pun terus terjadi. Ombudsman mencatat sepanjang Januari-September 2025, terdapat 34 kejadian luar biasa (KLB) keracunan dengan ribuan korban, mayoritas anak sekolah penerima program MBG.

Kasus Keracunan yang Menjadi Sorotan

Beberapa kasus keracunan berskala besar bahkan menjadi sorotan nasional. Di Garut, Jawa Barat, 657 siswa jatuh sakit setelah mengonsumsi nasi kotak MBG. Di Kulon Progo, DIY, 497 siswa mengalami gejala serupa akibat menu yang diolah tanpa standar disiplin. Kasus terbesar terjadi di Bandung Barat, di mana 1.333 siswa harus dirawat medis karena makanan yang terlambat didistribusikan dan tidak higienis.

Kasus serupa juga terjadi di Lebong, Bengkulu, yang menelan 539 korban keracunan, sebagian besar siswa sekolah. Sementara di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, 276 siswa terdampak akibat ikan cakalang yang tercemar.

Menurut Yeka, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program secara menyeluruh. Program sebesar MBG, katanya, harus disertai dengan standar keamanan pangan yang ketat, disiplin distribusi, serta pengawasan berlapis. Tanpa itu, tujuan mulia program bisa berbalik menjadi ancaman nyata bagi kesehatan anak-anak.

Temuan Ombudsman menjadi alarm bagi pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis memang digagas untuk membangun generasi sehat dan cerdas melalui intervensi gizi, namun jika tata kelola tetap amburadul, maka niat baik itu berpotensi runtuh di tengah jalan. Alih-alih mendukung tumbuh kembang anak, program justru bisa menjadi ancaman kesehatan massal bila kualitas dan pengawasan tidak segera diperbaiki.