Kunci Jawaban Sejarah: Operasi Militer Pembebasan Irian di Halaman 102

Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 102

Berikut ini adalah pembahasan lengkap mengenai kunci jawaban mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 102 sesuai dengan Kurikulum 2013 semester 1. Kunci jawaban ini disusun sebagai referensi untuk membantu siswa dalam mengerjakan soal-soal Latih Uji Kompetensi pada halaman tersebut.

Latih Uji Kompetensi

1. Jelaskan latar belakang terjadinya:

a. Upaya pembebasan Irian melalui Operasi Militer

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menyatakan bahwa wilayahnya mencakup seluruh bekas jajahan yang termasuk dalam Hindia Belanda, mulai dari Sabang hingga Marauke. Wilayah Irian Barat juga dianggap sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih memiliki niat untuk menjajah kembali.

Untuk itu, Belanda melakukan agresi militer yang dikenal sebagai aksi polisional. Agresi militer ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu Agresi Militer I pada Juli 1947 karena pelanggaran perjanjian Linggarjati, dan Agresi Militer II pada Desember 1948 akibat pelanggaran perjanjian Renville.

Peristiwa ini membuat Ratu Belanda tidak pernah meminta maaf atas aksi polisional mereka dan bahkan hadir dalam upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ini dianggap sebagai pengakuan simbolis terhadap kemerdekaan Indonesia.

b. Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia

Konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi antara Federi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia, yang tidak sesuai dengan Persetujuan Manila.

Presiden Soekarno menolak rencana ini karena dianggap sebagai \”boneka Inggris\” yang merupakan bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Selain itu, Filipina juga membuat klaim atas Sabah dengan alasan hubungan sejarah melalui Kesultanan Sulu.

Filipina dan Indonesia setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia jika mayoritas penduduk daerah tersebut memilihnya dalam referendum yang diorganisasi oleh PBB. Namun, Malaysia menganggap pembentukan federasi sebagai masalah dalam negeri tanpa campur tangan pihak luar, sementara Indonesia melihatnya sebagai pelanggaran terhadap Persetujuan Manila.

2. Jelaskan tentang kebijakan sanering yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1959.

Sanering adalah kebijakan yang bertujuan untuk memotong nilai uang tanpa mengurangi harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk, seperti utang yang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga yang melambung.

Kebijakan sanering pertama kali dilakukan pemerintah pada tahun 1950, tepatnya pada 19 Maret 1950. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan gunting Syafruddin. Pemerintah melakukan tindakan ini karena perekonomian Indonesia belum stabil setelah kemerdekaan.

Selanjutnya, pemerintah kembali melakukan sanering pada tahun 1959, tepatnya pada 25 Agustus 1959. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PEPRU) No. 2 dan No. 3 tahun 1959 yang berisi pemotongan nilai uang kertas dari Rp500 dan Rp1.000 menjadi Rp50 dan Rp100, serta pembekuan simpanan di bank-bank.

Pada tahun 1965, pemerintah melakukan sanering yang ketiga kalinya. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar akibat inflasi. Hal ini menyebabkan penurunan drastis pada nilai rupiah, dari Rp1.000 (uang lama) menjadi Rp1 (uang baru).