LKHP Minta Penetapan Tersangka Kasus Fiber Optik Dinas Kominfo Nganjuk

LKHP Minta Penegak Hukum Tidak Berhenti pada Satu Tersangka

Lembaga Kajian Hukum Publik (LKHP) menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada satu tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait pengadaan jaringan fiber optik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk. Menurut lembaga tersebut, penetapan tersangka harus mencakup pihak yang memberikan gratifikasi serta mengungkap aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah pihak.

Hamid Efendi, perwakilan dari LKHP, menyatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih. “Jika penerima sudah ditetapkan sebagai tersangka, logikanya pemberi juga harus diperiksa dan ditetapkan sesuai dengan bukti yang ada. Gratifikasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya pihak yang memberi,” ujarnya pada Minggu (12/10/2025).

Hamid menekankan bahwa dalam beberapa kasus gratifikasi serupa, pihak pemberi sering kali tidak tersentuh hukum meskipun peran mereka menjadi kunci utama dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Ia menilai, penyidik perlu melakukan penelusuran aliran dana untuk memastikan apakah ada keterlibatan pihak lain, baik dari unsur swasta maupun internal pemerintahan.

“Publik menanti transparansi dan konsistensi dari aparat penegak hukum. Jangan sampai kasus ini berhenti hanya pada satu orang, sementara aktor lain yang menikmati hasil gratifikasi dibiarkan lolos,” tambahnya.

Kasus Pengadaan Fiber Optik di Nganjuk Menarik Perhatian

Sebagaimana diketahui, kasus pengadaan jaringan fiber optik di Dinas Kominfo Nganjuk tahun 2024 kini menjadi sorotan setelah salah satu mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Namun hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai pihak pemberi maupun pihak lain yang diduga ikut menikmati aliran dana proyek tersebut.

LKHP berharap kejaksaan dapat membuka secara terang benderang seluruh rangkaian kasus, termasuk proses lelang, nilai proyek, serta potensi keterlibatan pihak swasta dalam dugaan praktik gratifikasi tersebut.

“Keadilan tidak akan terwujud jika hanya satu pihak yang dikorbankan. Penegakan hukum harus menyentuh semua yang terlibat,” tegas Hamid.

Langkah yang Harus Dilakukan Aparat Penegak Hukum

Untuk memastikan keadilan dalam kasus ini, LKHP menyarankan agar aparat penegak hukum melakukan langkah-langkah berikut:

• Menelusuri aliran dana secara menyeluruh
  
  Penyidik perlu memeriksa semua dokumen keuangan terkait proyek, termasuk kontrak, pembayaran, dan transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat.

• Mengidentifikasi pihak pemberi gratifikasi
  
  Selain penerima, pihak yang memberikan gratifikasi juga harus diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka jika ada bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut.

• Melibatkan pihak swasta dalam penyelidikan
  
  Potensi keterlibatan pihak swasta dalam dugaan gratifikasi perlu diinvestigasi secara mendalam, karena peran mereka bisa menjadi kunci dalam terjadinya tindak pidana.

• Memberikan transparansi kepada publik
  
  Proses penyelidikan dan pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan kasus secara langsung.

Dalam konteks penegakan hukum, keadilan hanya akan tercapai jika semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut diproses secara merata dan transparan. Hal ini menjadi harapan besar dari LKHP agar kasus ini tidak berhenti di satu orang saja, melainkan mencakup seluruh pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Kasus dugaan gratifikasi dalam pengadaan jaringan fiber optik di Dinas Kominfo Nganjuk memperlihatkan pentingnya penegakan hukum yang menyeluruh dan tidak tebang pilih. LKHP menekankan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas, tidak hanya menetapkan tersangka pada pihak penerima, tetapi juga menelusuri pihak pemberi serta aliran dana yang diduga mengalir ke berbagai pihak.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan transparan, keadilan dapat terwujud, dan masyarakat akan lebih percaya pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia.