Evaluasi 1 Tahun Pejabat Baru Pemprov Sulbar, Kinerja Buruk akan Diganti

Pelantikan 39 Pejabat di Pemprov Sulbar, Upaya Penyegaran Birokrasi

Pada Jumat, 10 Oktober 2025 lalu, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, melantik sebanyak 39 pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penyegaran birokrasi serta meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Suhardi Duka, pejabat yang dilantik kali ini sebagian besar merupakan Pelaksana Harian (Plh) yang sebelumnya telah menjabat sementara. Kini, mereka resmi dilantik melalui proses formal.

“Yang dilantik ini adalah mereka yang kita Plh-kan selama ini. Jadi, ada Plh banyak yang kita resmikan dengan pelantikan,” ujar Suhardi Duka.

Ia menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa pejabat Plh yang belum dilantik karena masih dalam proses penilaian dan evaluasi. Selain itu, sebagian lainnya mengalami mutasi jabatan untuk memperkuat dinamika organisasi.

“Ada juga yang mutasi. Jadi, semuanya kita harapkan untuk mendinamisasi aparat, agar kinerja naik dan pelayanan semakin baik,” tambahnya.

Suhardi Duka berharap, pelantikan ini dapat menjadi momentum penyegaran dan peningkatan produktivitas kerja di seluruh satuan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar.

“Semoga dengan pelantikan ini ada penyegaran, kinerjanya menjadi meningkat, kemudian produktivitas dan peningkatan layanan menjadi baik,” pungkasnya.

Terkait dengan evaluasi jabatan, ia menyebut bahwa sebagian pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi setelah satu tahun masa kontrak. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas dan capaian kinerja.

“Ada yang satu tahun kontraknya. Kalau tidak terjadi perubahan, bisa berubah kembali,” jelasnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Proses Pelantikan dan Peran Pejabat Baru

Proses pelantikan dilakukan dengan mengacu pada aturan dan regulasi yang berlaku di tingkat provinsi. Para pejabat yang dilantik diberi tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Mereka juga diharapkan mampu bekerja secara kolaboratif guna mencapai tujuan pemerintahan yang lebih baik.

Beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam pelantikan ini adalah:

• Penyegaran birokrasi: Dengan pengangkatan pejabat baru, diharapkan tercipta suasana kerja yang lebih segar dan dinamis.
• Peningkatan kinerja: Pejabat yang dilantik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik.
• Penguatan organisasi: Mutasi jabatan dilakukan untuk memperkuat struktur organisasi dan memastikan distribusi tugas yang lebih merata.

Selain itu, pelantikan juga menjadi momen penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, diharapkan pula muncul inovasi-inovasi baru dalam pelayanan publik.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski pelantikan ini menjadi langkah positif, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa para pejabat baru mampu beradaptasi dengan kondisi kerja yang ada. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan kinerja mereka sesuai ekspektasi.

Harapan besar juga diletakkan pada kemampuan para pejabat baru dalam menjalankan tugas dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pelayanan publik dapat terus meningkat dan masyarakat merasa lebih puas dengan kinerja pemerintah daerah.

Dalam konteks yang lebih luas, pelantikan ini juga menjadi indikator bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen untuk menjalankan reformasi yang berkelanjutan. Dengan begitu, Sulbar diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik.

Kesimpulan

Pelantikan 39 pejabat di lingkungan Pemprov Sulbar menjadi langkah penting dalam rangka menyegarkan birokrasi dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Dengan pengangkatan pejabat baru, diharapkan tercipta suasana kerja yang lebih dinamis dan efisien. Selain itu, pelantikan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.