Makanan Bergizi Gratis Terkendala Penyerapan Anggaran dan Kasus Keracunan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menghadapi Tantangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan menjadi investasi penting bagi bangsa, kini menghadapi berbagai tantangan. Meski baru berjalan kurang dari setahun, program ini telah menemui kendala baik dalam penyerapan anggaran maupun dalam hal keamanan pangan.

Penyerapan Anggaran yang Lambat

Penyerapan anggaran MBG yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat lambat. Hal ini membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turun langsung untuk bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayaa pada Jumat (26/9/2025). Menkeu menyatakan bahwa dirinya akan melakukan sidak terhadap kementerian/lembaga yang memiliki anggaran besar, termasuk BGN.

Pada APBN 2026, BGN diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp1,2 triliun setiap harinya untuk MBG. Syaratnya, target penerima manfaat serta fasilitas dan infrastruktur harus siap pada tahun ini. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa target tersebut meliputi 82,9 juta penerima MBG serta pemenuhan hingga 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah aglomerasi, serta 6.000 SPPG di daerah terpencil.

Tahun depan, BGN akan menerima anggaran sebesar Rp335 triliun, yang merupakan salah satu anggaran terbesar dari seluruh kementerian/lembaga. Dadan menjanjikan bahwa penyerapan anggaran tidak lagi menjadi masalah pada tahun depan. \”Tahun depan, mulai hari pertama, kita akan serap Rp1,2 triliun per hari,\” ujarnya.

Pengawasan Anggaran yang Ketat

Menkeu Purbaya mengungkap bahwa ia telah mengerahkan pejabat di lingkungan Kemenkeu ke daerah-daerah guna memonitor penyerapan anggaran MBG dari pusat. Pengawasan dilakukan secara random dengan memilih sekitar 20 titik guna memastikan tidak ada masalah dalam membelanjakan anggaran jumbo itu.

Purbaya masih enggan mengungkap kementerian/lembaga mana lagi yang nantinya akan disidak olehnya. Namun, dia memastikan sidak dilakukan terhadap institusi yang memiliki anggaran jumbo.

Maraknya Kasus Keracunan

Selain masalah penyerapan anggaran, program MBG juga dihadapkan pada maraknya kasus keracunan. Dadan mengakui bahwa kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah disebabkan oleh minimnya jam terbang pengalaman petugas di SPPG. Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang.

Berdasarkan data BGN, sepanjang 6 Januari—31 Juli 2025, sebanyak 2.391 SPPG telah berdiri dan tercatat 24 kasus KLB. Sementara itu, pada 1 Agustus—27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian. Secara total, dari 9.615 SPPG yang beroperasi, Dadan mengeklaim program MBG telah melayani lebih dari 31 juta penerima manfaat.

Selain rendahnya pengalaman tenaga dapur, Dadan juga mengungkap bahwa kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) turut berkontribusi terhadap terjadinya insiden keracunan makanan pada program MBG.

Tanggapan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto langsung memanggil Dadan tak lama setelah mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025), usai menuntaskan lawatan ke empat negara. Ia mengakui berbagai peristiwa keracunan dalam program andalan pemerintahannya itu merupakan masalah besar. Dia menyebut pasti ada kekurangan namun bakal diselesaikan dengan baik.

Prabowo meminta agar setiap pihak waspada dan agar kasus keracunan siswa-siswi penerima MBG ini tidak dipolitisasi. \”Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan.\”

Kritik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus keracunan makanan pada anak sekolah dalam kegiatan MBG di berbagai daerah. Melalui surat terbuka kepada BGN, IDAI menyampaikan lima permintaan yang meliputi jaminan keselamatan anak dan kelompok rentan sebagai prioritas utama, keamanan pangan harus diutamakan, kualitas gizi dan keseimbangan menu perlu dijamin, pengawasan yang harus diperketat, serta prosedur mitigasi dan layanan aduan kasus keracunan harus disiapkan.

Ketua Pengurus Pusat IDAI menyampaikan, satu anak keracunan saja sudah menjadi masalah, apalagi terjadi pada ribuan anak di Indonesia. \”Diperlukan evaluasi secara menyeluruh atas program ini dan memastikan program yang sedang berjalan itu tepat sasaran terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Indonesia.\”