Anggaran Pertahanan Menurun, Pembelian Alutsista Harus Lebih Cermat

Perencanaan Pembelian Alutsista yang Harus Lebih Selektif

Sejumlah ahli menilai bahwa rencana pemerintah dalam memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) perlu dilakukan dengan lebih selektif. Hal ini disampaikan oleh Edna Caroline Pattisina dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi salah satu faktor utama.

Dalam RAPBN 2026, proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mencapai sebesar Rp 185 triliun, turun Rp 62 triliun dibandingkan outlook 2025 yang mencapai Rp 247,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 persen dialokasikan untuk kesiapan operasi, peningkatan rumah dinas prajurit, pengadaan alutsista strategis, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, dan pembangunan/pengadaan sarpras pertahanan.

Edna mengungkapkan bahwa dengan keterbatasan anggaran ini, rencana pembelian alutsista seperti pesawat tempur dan kapal perang harus dilakukan secara lebih selektif. Beberapa alutsista yang direncanakan akan dibeli pemerintah antara lain pesawat tempur Rafale, kapal induk Garibaldi, hingga jet tempur Chengdu. Namun, anggaran yang tersisa untuk belanja alutsista strategis dan kebutuhan lainnya diperkirakan hanya sekitar Rp 57,35 triliun.

Harga satu unit pesawat Rafale saja mencapai sekitar Rp 1,6 triliun. Hal ini membuat beberapa ahli meragukan apakah anggaran yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Edna menyampaikan kekhawatiran bahwa fokus terlalu besar pada alutsista bisa mengorbankan aspek lain dalam pertahanan negara.

Selain itu, konsekuensi biaya pemeliharaan jangka panjang juga menjadi perhatian. Misalnya, rencana pembelian kapal induk Garibaldi yang berusia lebih dari 40 tahun berpotensi menambah beban biaya perawatan selama bertahun-tahun. Belum lagi, pemerintah tengah membentuk Batalyon Tempur Pertahanan (YTP) yang menambah hingga 100 batalion organik setiap tahun dalam lima tahun ke depan.

Pembentukan YTP ini tidak hanya berdampak pada gaji prajurit, tetapi juga pada pendukung seperti asrama, rumah sakit, hingga seragam. Edna menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya soal cukup atau tidaknya anggaran, tetapi apakah rencana pembelian alutsista telah didasari perencanaan strategis jangka panjang.

“Alutsista itu sistem, bukan hanya alat utama. Jadi mulai dari pengoperasian, pengawakan, harwat, dan integrasi, hingga basis doktrin yang terintegrasi di antara semua matra,” ujarnya.

Edna juga mengingatkan risiko jika pemerintah terlalu berfokus pada belanja alutsista namun mengorbankan aspek lain, seperti latihan gabungan TNI. Dalam 10 tahun terakhir, kapan terakhir kali latihan gabungan TNI dilakukan? Latihan AD, AL, AU, apakah sudah maksimal karena semakin kurang latihan di lapangan yang jelas mempengaruhi profesionalisme TNI.

Menurut Edna, pemerintah perlu menyeimbangkan antara modernisasi alutsista dan kebutuhan operasional serta latihan prajurit. Dengan demikian, TNI dapat tetap siap dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Diberitakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan anggaran sebesar Rp 187,1 triliun untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI pada tahun 2026. Menhan menyatakan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, serta meningkatkan kewaspadaan nasional.

Dia menekankan bahwa dinamika global yang berpengaruh terhadap kawasan regional harus diantisipasi agar tidak berdampak negatif pada situasi nasional. “Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu,” ujar dia.