Cegah Keracunan MBG, Pemerintah Wajibkan SPPG Miliki Tiga Sertifikasi Ini

ASKAI.ID – Top UP Isi Ulang Game Murah.CO.ID – JAKARTA

Standar Baru untuk Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemerintah telah menetapkan standar baru yang wajib dipenuhi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyajikan Makan Bergizi Gratis (MBG). Standar ini meliputi tiga sertifikat utama, yaitu laik higiene sanitasi (SLHS), hazard analysis and critical control points (HACCP), dan sertifikasi halal. Tujuan dari penerapan standar ini adalah untuk mencegah terulangnya kejadian luar biasa (KLB) keracunan MBG yang sebelumnya telah terjadi.

Menurut Menteri Kesehatan, Budi Gunandi Sadikin, kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Gizi Nasional (BGN) akan bekerja sama dalam proses sertifikasi.

\”Proses standarisasi ini merupakan langkah awal minimal yang harus dipenuhi,\” ujar Budi dalam Konferensi Pers Penanggulangan KLB Program MBG, di Kantor Kemenkes, Kamis (2/10/2025).

Tanggung Jawab dan Proses Sertifikasi

Secara khusus, Kementerian Kesehatan akan bertanggung jawab atas sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS). Pihaknya juga memastikan bahwa proses sertifikasi akan dipercepat tanpa mengorbankan kualitas. Biaya sertifikasi juga dijamin tetap terjangkau agar tidak memberatkan pelaku usaha.

Selain itu, pemerintah akan melakukan pengawasan eksternal setiap minggu. Kerja sama ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan BPOM. \”Kemenkes dan Kemendagri akan membantu BGN dalam melakukan pengawasan internal setiap hari, sementara pengawasan eksternal dilakukan setiap minggu dengan bantuan pihak luar,\” jelas Budi.

Penanganan Cepat Saat Terjadi KLB

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memberikan penanganan cepat dan tanggap apabila terjadi KLB keracunan MBG di suatu daerah. Menurut Budi, Kementerian Dalam Negeri telah mengimbau daerah untuk membentuk gugus tugas yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, hingga sekolah-sekolah.

Tujuannya adalah memastikan bahwa kejadian luar biasa dapat ditangani dengan cepat oleh puskesmas. Hasilnya kemudian akan diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan jika ada yang perlu dirawat, mereka akan segera dirujuk ke rumah sakit.

Peran Sekolah dalam Pengawasan

Selain itu, sekolah akan dilibatkan dalam proses pengawasan sebelum makanan dibagikan kepada para siswa. Budi menjelaskan bahwa siswa dan guru akan diajarkan untuk memeriksa kondisi makanan secara sederhana.

\”Kita bisa ajarkan siswa untuk melihat warna makanan, baunya, atau apakah ada lendir-lendiran. Pengawasan-pengawasan sederhana ini akan bekerja sama dengan seluruh sekolah untuk mengurangi risiko keracunan saat makanan dibagikan,\” tambahnya.

Data Korban Keracunan MBG

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional mencatat bahwa hingga 30 September 2025, total korban keracunan MBG mencapai 6.457 penerima manfaat. Kepala BGN, Dadan Hindaya, membagi data tersebut ke dalam tiga wilayah, yakni Wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa), dan Wilayah III (Indonesia Timur).

Dari jumlah tersebut, wilayah yang paling banyak terkena dampak adalah Wilayah II atau Pulau Jawa, dengan 4.147 korban. \”Wilayah satu mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307 orang, sedangkan wilayah dua meningkat, termasuk kasus di Garut yang mencapai 60 orang,\” ujar Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).