Cegah MBG dengan Transparansi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kekhawatiran yang Muncul

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya diluncurkan dengan niat mulia, yaitu memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak, terutama di sekolah. Namun, niat baik ini justru terguncang akibat laporan keracunan massal yang terus bermunculan. Anak-anak yang seharusnya terlindungi dari kelaparan malah menjadi korban keracungan pangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai kualitas dan pengelolaan program tersebut.

Insiden keracunan di Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) setelah ratusan siswa jatuh sakit. Angka-angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan cerminan dari masalah serius dalam sistem pelaksanaan program. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga pertengahan September 2025, lebih dari 5.300 anak di seluruh Indonesia dilaporkan sakit usai menyantap menu MBG. Di Kabupaten Bandung Barat saja, korban mencapai 1.315 siswa. Angka ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya terjadi di satu daerah, tetapi sudah menyebar luas.

Penyebab Utama Keracunan Massal

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya kasus keracunan ini:

1. SOP Hanya Di Atas Kertas
   
   Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengaku bahwa 80% kasus terjadi karena SOP dilanggar, baik oleh tim internal maupun mitra. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan justru tidak dijalankan secara benar.

2. Kuantitas Di Kejar, Kualitas Dilupakan
   
   Target memperluas jangkauan dapur terlalu cepat, sehingga aspek mutu terabaikan. Pemenuhan kebutuhan makanan bagi ribuan siswa membuat kualitas bahan baku dan proses pengolahan menjadi kurang diperhatikan.

3. Pengawasan Lemah
   
   Publik tidak memiliki akses pada data pengadaan, hasil uji laboratorium, atau laporan audit dapur. Transparansi masih sebatas jargon tanpa tindakan nyata.

4. Ketimpangan Daerah
   
   Daerah dengan dapur seadanya dipaksa menjalankan program ber-skala besar. Akibatnya, risiko kontaminasi tak terhindarkan.

Tanggung Jawab yang Harus Dijelaskan

Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini masih menggelayut di benak publik. Pemerintah daerah, BGN, atau bahkan mitra penyedia makanan? Tidak ada jawaban pasti, tetapi tanggung jawab tidak bisa diserahkan begitu saja.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam menangani insiden. Pemda memiliki akses langsung ke fasilitas kesehatan, rumah sakit, hingga tenaga medis. Namun, tanggung jawab tidak berhenti di titik darurat saja.

Wakil Kepala BGN, Nanik Deyang, secara jujur mengakui bahwa kasus keracunan terjadi karena standar operasional prosedur tidak dipatuhi. Bahkan, ia menyebut sebuah kasus di Bandung Barat yang “di luar nalar”: ayam yang dibeli Sabtu, baru dimasak Rabu. Bagaimana mungkin pengawasan bisa sebegitu longgar?

Perlu Transparansi dalam Seluruh Rantai Pelaksanaan

Kegagalan utama dalam kasus ini bukan hanya soal SOP yang dilanggar, tetapi juga ketertutupan informasi di sepanjang rantai pelaksanaan. Transparansi seharusnya tidak hanya berhenti di laporan keuangan, melainkan juga dalam beberapa langkah berikut:

• Proses pengadaan bahan pangan: Sejak kapan, dari siapa, dan bagaimana kualitas bahan baku diperoleh.
• Distribusi dan penyimpanan: Di mana makanan disimpan, bagaimana rantai dingin dijaga, dan siapa yang bertanggung jawab.
• Kualitas gizi dan keamanan pangan: Uji laboratorium sederhana bisa dipublikasikan untuk memastikan masyarakat mendapat kepastian.
• Evaluasi dan penanganan insiden: Informasi tentang data korban, hasil investigasi, dan sanksi terhadap pelanggaran harus diumumkan terbuka.

Tanpa transparansi, publik hanya menjadi penonton yang diberi janji, tanpa bisa ikut mengawasi. Padahal, program sebesar MBG seharusnya milik rakyat dan rakyat berhak tahu.

Kesimpulan: Transparansi adalah Kunci

Kejadian di Bandung Barat harus menjadi alarm keras. Bagaimana mungkin program yang diusung untuk memperbaiki gizi anak-anak justru menimbulkan trauma? Anak-anak bukan sekadar angka dalam laporan gizi, mereka adalah masa depan bangsa.

Transparansi bukan hanya soal tata kelola, melainkan soal hak anak untuk mendapatkan jaminan makanan yang aman. Negara, melalui pemerintah pusat, daerah, hingga BGN, wajib memastikan tidak ada satu pun anak yang menjadi korban karena kelalaian birokrasi atau praktik yang tidak etis.

Kejadian keracunan MBG adalah luka yang harus kita akui bersama. Namun, luka itu bisa menjadi lompatan jika pemerintah serius menjadikannya pelajaran. Transparansi dalam setiap tahap program adalah obat pahit yang mungkin menyingkap kelemahan, tetapi justru menyelamatkan ribuan nyawa di masa depan.

Jika transparansi dijadikan budaya, bukan sekadar kewajiban hukum, maka insiden memilukan ini tidak perlu terulang. Pasalnya, anak-anak bangsa ini berhak tumbuh sehat, bukan tumbang karena kelalaian kita.