Daftar Provinsi Paling Miskin di Indonesia, Jawa Barat Aman?

Daftar Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data terbaru mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan September 2024 dan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,85 juta orang.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran kebutuhan dasar rumah tangga, baik makanan maupun non-makanan. Ia menekankan bahwa garis kemiskinan yang dirilis merupakan angka rata-rata nasional, sementara setiap daerah memiliki garis kemiskinan yang berbeda sesuai dengan harga dan pola konsumsi masyarakat setempat.

Berdasarkan laporan BPS terbaru, terdapat 18 provinsi dengan tingkat kemiskinan di bawah angka nasional, sedangkan 20 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional. Tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Papua Pegunungan, sebesar 30,03 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah terdapat di Bali, yaitu sebesar 3,72 persen.

Berikut adalah daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia:

1. Bali – 3,72 persen
2. Kalimantan Selatan (Kalsel) – 3,84 persen
3. DKI Jakarta – 4,28 persen
4. Kepulauan Riau (Kepri) – 4,44 %
5. Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) – 5 %
6. Kalimantan Timur (Kaltim) – 5,17 %
7. Kalimantan Tengah (Kalteng) – 5,19 %
8. Sumatera Barat (Sumbar) – 5,35 %
9. Kalimantan Utara (Kaltara) – 5,54 %
10. Banten – 5,63 %
11. Maluku Utara (Malut) – 5,81 %
12. Kalimantan Barat (Kalbar) – 6,16 %
13. Riau – 6,16 %
14. Sulawesi Utara (Sulut) – 6,71 %
15. Jawa Barat (Jabar) – 7,02 %
16. Jambi – 7,19 %
17. Sumatera Utara (Sumut) – 7,36 %
18. Sulawesi Selatan (Sulsel) – 7,6 %
19. Jawa Tengah (Jateng) – 9,48 %
20. Jawa Timur (Jatim) – 9,5 %
21. Lampung – 10 %
22. Sumatera Selatan (Sumsel) – 10,15 %
23. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) – 10,23 %
24. Sulawesi Barat (Sulbar) – 10,41 %
25. Sulawesi Tenggara (Sultra) – 10,54 %
26. Sulawesi Tengah (Sulteng) – 10,92 %
27. Nusa Tenggara Barat (NTB) – 11,78 %
28. Bengkulu – 12,08 %
29. Aceh – 12,33 %
30. Gorontalo – 13,24 %
31. Maluku – 15,38 %
32. Papua Barat Daya (PBD) – 17,95 %
33. Nusa Tenggara Timur (NTT) – 18,6 %
34. Papua – 19,16 %
35. Papua Selatan (Papsel) – 19,71 %
36. Papua Barat (Papbar) – 20,66 %
37. Papua Tengah (Papteng) – 28,9 %
38. Papua Pegunungan (Papeg) – 30,03 %

Selain itu, BPS juga melaporkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Angka ini lebih baik dibanding Maret 2024, di mana kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang.

Pandangan Gubernur Jawa Barat Mengenai Kemiskinan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memiliki pandangan khusus tentang kemiskinan di wilayahnya. Menurutnya, kemiskinan tidak hanya ditandai oleh penghasilan minim, tetapi juga oleh kondisi keluarga miskin yang tidak mampu memiliki rumah layak. Dedi menyebut dua ciri utama yang ia temukan di lapangan, yaitu banyaknya anak dalam satu keluarga serta ketiadaan rumah yang layak huni.

Menurut Dedi, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat per Maret 2025 mencapai 3,65 juta orang atau 7,02 persen dari total penduduk. Meski turun tipis 0,06 persen dibanding September 2024, kualitas kemiskinan justru memburuk. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 1,05 menjadi 1,17, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,24 menjadi 0,29.

Dedi menyoroti pentingnya akses pendidikan sebagai kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Ia memfokuskan pembangunan infrastruktur sekolah dari SD hingga SMK. Namun, ia juga menilai pentingnya menekan biaya tidak langsung pendidikan seperti jajan, model, outing class, dan studi tour.

Selain itu, Dedi menekankan pentingnya tradisi menabung sejak dini. Dengan begitu, anak-anak mempunyai kebiasaan untuk menyisihkan sebagian uang jajannya. Ia bahkan melarang sekolah-sekolah di Jabar menggelar studi tour demi meringankan beban orang tua.

Dedi juga menyoroti gaya hidup soal masak memasak di rumah. Ia menilai bahwa tradisi ini berkaitan erat dengan layanan dasar lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dengan memasak di rumah, pengeluaran bisa ditekan, sehingga kesejahteraan keluarga meningkat.