Dari Akademisi hingga Purnawirawan, 10 Pemimpin BGN Diungkap

Profil Lengkap 10 Petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) yang Mengelola Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Meski memiliki tujuan mulia, pelaksanaannya belakangan menimbulkan kontroversi setelah muncul beberapa kasus keracunan di berbagai daerah. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pengelola utama program ini. BGN dibentuk pada 15 Agustus 2024 di era Presiden Joko Widodo dan memiliki mandat langsung untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat. Keberadaan lembaga ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024.

Struktur kepemimpinan BGN terdiri dari kepala, wakil kepala, sekretaris utama, serta sejumlah deputi dengan bidang tanggung jawab berbeda. Dari total sepuluh petinggi, latar belakang mereka sangat beragam, mulai dari akademisi, militer, kepolisian, hingga profesional media dan sumber daya manusia. Berikut adalah profil singkat para pemimpin BGN yang saat ini mengelola program MBG:

10 Petinggi Badan Gizi Nasional (BGN)

1. Dadan Hindayana – Kepala Badan Gizi Nasional
   
   Dadan Hindayana dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024. Pria kelahiran Garut, 10 Juli 1967 ini menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar doktor di bidang entomologi. Ia lulusan IPB, melanjutkan studi magister di Universitas Bonn, Jerman (1997), lalu program doktor di Leibniz Universität Hannover (2000), sebelum kembali menyelesaikan doktoral di IPB.
   
   Selain aktif sebagai dosen pascasarjana di IPB, Dadan juga produktif menulis jurnal ilmiah. Ia pernah menjabat Ketua STPK Banau, Maluku Utara, dan dikenal sebagai akademisi dengan kontribusi besar di bidang pertanian.

2. Brigjen Pol. Sony Sonjaya – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
   
   
   
   Sony Sanjaya resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala BGN pada 17 September 2025. Lahir di Bandung, 20 Oktober 1997, ia merupakan lulusan Akpol 1991. Karier kepolisian Sony cukup panjang, mulai dari Kapolres Majalengka (2011), Kapolres Bandung, hingga berbagai posisi strategis di Polda dan Bareskrim Polri.
   
   Sebelum jabatannya saat ini, ia sempat aktif sebagai Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN sejak Januari 2025.

3. Nanik S. Deyang – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
   
   Nanik Sudaryati Deyang, lahir di Madiun, 3 Januari 1968, berkarier sebagai jurnalis di Tabloid Bangkit sebelum mendirikan Kelompok Media Peluang (KMP). Ia juga aktif dalam kegiatan sosial melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).
   
   Dalam dunia politik, Nanik pernah menjadi Wakil Ketua BPN pasangan Prabowo-Sandi di Pemilu 2019. Kedekatannya dengan Prabowo membawanya ke berbagai posisi strategis, termasuk Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (2024–2029) dan Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) pada Juni 2025. Pada 17 September 2025, ia resmi dilantik sebagai Wakil Kepala BGN.

4. Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
   
   Lodewyk, lahir di Manado, 27 September 1960, adalah lulusan Akmil 1985. Karier militernya dimulai dari Danton Yonif 507/Sikatan, hingga akhirnya menjabat Asops Panglima TNI sebelum pensiun.
   
   Setelah purna tugas, ia terjun ke politik bersama Partai Gerindra dan menjadi Ketua Bappilu DPD Gerindra Jawa Barat. Ia juga pernah menjabat di Kementerian Pertahanan sebelum resmi dilantik sebagai Wakil Kepala BGN pada 22 Oktober 2024.

5. Brigjen (Purn) Sarwono – Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional
   
   
   
   Sarwono sebelumnya berkarier di Kementerian Pertahanan sebagai Direktur Bela Negara Ditjen Pothan. Ia dilantik menjadi Sekretaris Utama BGN pada 31 Oktober 2024. Berdasarkan laporan LHKPN per 30 Desember 2022, kekayaannya tercatat Rp124,45 juta.

6. Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman – Inspektur Utama Badan Gizi Nasional
   
   
   
   Jimmy diangkat pada 31 Oktober 2024 bersamaan dengan Sarwono. Ia adalah perwira tinggi TNI AD yang pernah menjabat Direktur Material dan Sekretaris Ditjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kementerian Pertahanan.

7. Tigor Pangaribuan – Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional
   
   Tigor, alumni Teknik Pertanian IPB 1986, memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang HR di perusahaan multinasional seperti Schlumberger, HESS, dan World Vision International.
   
   Ia juga pernah menjabat SVP Human Capital di PT Semen Indonesia dan MIND ID, serta Direktur SDM PT Timah Tbk. Pengalamannya meliputi sektor energi hingga kemanusiaan di berbagai negara Asia Pasifik.

8. Brigjen (Purn) Suardi Samiran – Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional
   
   Suardi adalah purnawirawan TNI AD yang pernah menjabat Wakil Kepala Zeni Kodam Jaya. Setelah pensiun, ia bergabung dengan BGN dan kini dipercaya sebagai Deputi Penyediaan dan Penyaluran.

9. Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha – Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional
   
   Dadang lahir di Jawa Tengah, 21 Mei 1965, lulusan Akmil 1988-B. Ia memiliki rekam jejak di Korps Infanteri, Kopassus, hingga Paspampres. Kariernya juga mencakup posisi di BNPT serta Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan (2020). Kini ia menjabat Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN.

10. Nyoto Suwignyo – Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional
    
    Nyoto meraih gelar doktor dari IPDN pada 15 November 2022 dengan predikat “Sangat Memuaskan.” Ia pernah menjabat Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional serta Direktur Perencanaan di Kemendagri sebelum dipercaya sebagai Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN.

Meskipun berasal dari latar belakang berbeda, kesepuluh tokoh ini kini memegang peran penting dalam keberlangsungan program MBG. Kombinasi antara pengalaman akademis, militer, kepolisian, hingga media diharapkan mampu memberikan sinergi untuk memastikan keamanan dan kualitas gizi masyarakat. Namun, dengan maraknya kasus keracunan yang melibatkan program MBG, publik menuntut agar jajaran pimpinan BGN lebih serius dalam memperketat pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan menjadi faktor krusial agar tujuan program benar-benar tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif.