Di Manakah Soekarno Saat G30S Terjadi?

Sejarah Kelam G30S dan Kehadiran Presiden Soekarno

Pada tanggal 30 September 1965, Indonesia mengalami peristiwa kelam yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S) atau G30S/PKI. Peristiwa ini berawal dari penculikan dan pembunuhan enam jenderal serta satu perwira TNI Angkatan Darat. Jasad mereka ditemukan keesokan harinya di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Aksi penculikan dan pembunuhan ini dilakukan dengan dalih untuk mencegah rencana kudeta yang disebut akan dilakukan oleh Dewan Jenderal TNI AD terhadap Presiden Soekarno. Tragedi ini menjadi awal meredupnya karier politik Soekarno. Tuntutan masyarakat, khususnya mahasiswa, semakin keras agar Soekarno turun dari jabatannya.

Tuntutan itu muncul karena kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta sikapnya yang dianggap tidak tegas terhadap partai tersebut, yang dituding sebagai dalang di balik tragedi ini. Di sisi lain, Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, tidak termasuk dalam daftar perwira yang diculik maupun dibunuh.

Sementara itu, Soekarno yang dikabarkan menjadi target kudeta justru tidak berada di Istana Merdeka pada malam peristiwa tersebut. Pertanyaan pun muncul: di mana sebenarnya Presiden Soekarno saat peristiwa G30S terjadi?

Kehadiran Soekarno Saat Peristiwa G30S

Menurut kesaksian ajudannya, Kolonel Bambang Widjanarko, saat peristiwa G30S berlangsung, Soekarno tidak berada di Istana. Pada 30 September 1965 sekitar pukul 23.00 WIB, Bambang meminta petunjuk kepada Soekarno mengenai kemungkinan perubahan jadwal kegiatan keesokan harinya, 1 Oktober 1965.

Agenda Soekarno pada hari itu adalah bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena dan Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani. Namun, pada pagi hari 1 Oktober, setelah acara gladi resik peringatan HUT ABRI di Parkir Timur Senayan, Bambang tidak mendapati Presiden Soekarno di Istana Merdeka.

Tak lama kemudian, ia mendapat kabar dari Kolonel Sumirat dan AKBP Mangil Martowidjojo mengenai keberadaan Soekarno. Rupanya, pada malam 30 September 1965, Soekarno menginap di rumah istrinya, Ratna Sari Dewi di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto.

Pada pagi sekitar pukul 06.00 WIB, Soekarno berangkat menuju Istana Merdeka dengan pengawalan AKBP Mangil dan pasukan pengamanan pribadi. Namun, di tengah perjalanan, Soekarno pindah haluan ke rumah istri keduanya, Haryati yang terletak di Slipi.

Perubahan haluan ini dilakukan karena Soekarno mendapat laporan bahwa Istana Merdeka telah dikepung pasukan tak dikenal. Menurut Bambang, pasukan tersebut bersenjata lengkap dan mengenakan kain kuning melingkar di leher.

Dari Slipi, Soekarno disarankan untuk segera mengungsi ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, meskipun Bambang tidak menyebutkan siapa pemberi saran tersebut. Setibanya di Halim sekitar pukul 09.00 WIB, Soekarno disambut Panglima Angkatan Udara Omar Dhani dan ditempatkan di rumah seorang perwira tinggi.

Di Halim, Soekarno seharusnya bertemu dengan sejumlah jenderal Angkatan Darat yang sebelumnya dijadwalkan hadir di Istana Merdeka. Namun, setibanya Soekarno di Halim Perdanakusuma, para jenderal yang akan dipertemukan dengannya telah tewas dan mayat mereka disebutkan dibuang ke dalam sumur Lubang Buaya.

Apakah Soekarno Terlibat dalam G30S?

Tidak pernah ada bukti yang menunjukkan Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S. Sejak didirikan pada 1941, PKI memang dikenal sebagai partai politik yang radikal dan cenderung anarkis. PKI tercatat beberapa kali melakukan aksi pemberontakan, salah satunya Pemberontakan Madiun pada 1948 yang menewaskan sejumlah pejabat pemerintah serta tokoh anti-komunis.

Peristiwa tersebut membuat banyak rakyat menuntut agar PKI dibubarkan. Namun, Presiden Soekarno tidak mengindahkan tuntutan itu. Sebaliknya, ia menunjukkan dukungannya terhadap kekuatan politik sayap kiri dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat dan memperkenalkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) pada 1956.

Gagasan ini dimaksudkan untuk menjembatani tiga kekuatan utama politik Indonesia kala itu, yaitu militer, kelompok Islam, dan kaum komunis. Meski terus dikampanyekan, konsep Nasakom tidak bertahan lama. Apalagi, setelah peristiwa G30S, posisi PKI semakin terdesak karena dituding sebagai dalang tragedi tersebut.

Masyarakat kemudian mendesak Soekarno untuk segera membubarkan PKI, tetapi ia tetap tidak bergeming. Sikapnya ini menimbulkan dugaan bahwa ia memiliki keterlibatan dalam G30S. Soekarno juga sempat menerima pamflet yang menuduhnya sebagai dalang utama peristiwa itu. Kendati demikian, tudingan tersebut tidak pernah terbukti.

Setelah peristiwa G30S, Soekarno menegaskan bahwa PKI sebagai partai tidak terlibat langsung dalam penculikan dan pembunuhan para jenderal, melainkan hanya oknum-oknum tertentu yang bertindak di luar kendali. Pernyataan ini justru menimbulkan kekecewaan rakyat, yang kemudian tidak hanya menuntut pembubaran PKI, tetapi juga mendesak agar Soekarno turun dari jabatannya.

Puncak tekanan terjadi pada 11 Maret 1966. Pada hari itu, Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto meminta Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi situasi. Dari Istana Bogor, lahirlah Surat Perintah 11 (Supersemar). Seiring berjalannya waktu, keberadaan Supersemar semakin melemahkan posisi politik Soekarno.

Akhirnya, pada 7 Maret 1967, Soekarno resmi lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Posisinya digantikan oleh Soeharto yang kemudian menjabat sebagai presiden kedua Indonesia, memimpin sejak 1967 hingga 1998.