Djafar Alkatiri Dukung Kebijakan Tolak Pemotongan Dana Daerah

Penolakan Pemotongan Dana Transfer ke Daerah Dukungan dari Anggota DPD RI

Dukungan terhadap sikap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, yang menolak rencana pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat terus mengalir. Salah satu dukungan datang dari anggota DPD RI asal Sulawesi Utara, Djafar Alkatiri.

Djafar Alkatiri, yang merupakan anggota DPD RI periode 2019–2024, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Sultan Bachtiar Najamudin dalam menolak kebijakan tersebut. Ia menilai bahwa keputusan ini mencerminkan keberpihakan kepada daerah dan rakyat.

“Transfer ke daerah adalah hak konstitusional yang wajib dipenuhi pemerintah pusat. Dana ini menjadi sumber utama pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di daerah,” ujar Djafar dalam keterangannya, Minggu 12 Oktober 2025.

Menurutnya, kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah justru dapat melemahkan ketahanan fiskal pemerintah daerah. Akibatnya, daerah bisa kesulitan menjalankan program pembangunan yang sudah direncanakan.

Lebih lanjut, Djafar memperingatkan bahwa kebijakan tersebut juga bisa berdampak langsung pada masyarakat.

“Kalau dana TKD dipotong, pemerintah daerah terpaksa mencari sumber pembiayaan lain, termasuk menaikkan pajak. Akhirnya, rakyat yang akan menanggung bebannya,” tambahnya.

Djafar berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana pemotongan dana Transfer ke Daerah dengan lebih matang. Ia juga mendukung langkah DPD RI yang berupaya memperjuangkan kepentingan daerah agar tidak dirugikan oleh kebijakan fiskal nasional.

“DPD RI harus menjadi garda terdepan dalam memastikan keadilan fiskal antara pusat dan daerah. Semangat otonomi daerah harus dijaga agar pembangunan bisa berjalan merata di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Peran DPD RI dalam Menjaga Keadilan Fiskal

DPD RI memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal nasional tidak mengabaikan kepentingan daerah. Sebagai lembaga yang mewakili daerah, DPD RI bertugas untuk memperjuangkan hak-hak daerah, termasuk dalam hal alokasi dana transfer.

Dalam konteks ini, penolakan terhadap pemotongan dana TKD bukan hanya sekadar sikap politik, tetapi juga upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah. Dengan dana yang cukup, pemerintah daerah dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh DPD RI meliputi:

• Membentuk komite khusus untuk mengkaji kebijakan fiskal nasional
• Mengadakan rapat kerja dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi daerah
• Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran

Selain itu, DPD RI juga perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang diambil akan lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan nyata.

Dampak Pemotongan Dana TKD terhadap Rakyat

Pemotongan dana Transfer ke Daerah dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Jika dana tersebut dikurangi, pemerintah daerah akan kesulitan dalam membiayai layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat berujung pada peningkatan beban pajak bagi masyarakat.

Sebagai contoh, jika pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup, mereka mungkin terpaksa menaikkan pajak atau retribusi. Akibatnya, masyarakat akan menghadapi biaya hidup yang lebih tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Tidak hanya itu, pemotongan dana TKD juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Tanpa dana yang cukup, proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sehingga dampaknya akan terasa secara luas.

Kesimpulan

Penolakan terhadap pemotongan dana Transfer ke Daerah oleh DPD RI dan dukungan dari anggota DPD RI seperti Djafar Alkatiri menunjukkan pentingnya menjaga keadilan fiskal antara pusat dan daerah. Dengan dana yang cukup, pemerintah daerah dapat menjalankan program pembangunan dan memberikan layanan publik yang optimal.

DPD RI harus terus berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan daerah, baik melalui diskusi dengan pemerintah pusat maupun melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, semangat otonomi daerah dapat dijaga dan pembangunan dapat berjalan merata di seluruh Indonesia.