DPRD Kalbar Kritik Pemotongan Anggaran 2026, Minta Pemerintah Beri Hak yang Lebih Adil

Anggaran Daerah Kalimantan Barat Dipotong Besar-Besaran

Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zulfydar Zaidar, menyampaikan kekecewaannya terhadap pengurangan anggaran daerah untuk tahun 2026. Pemotongan anggaran tersebut dinilai cukup besar, mencapai ratusan miliar rupiah dan berpotensi menghambat pembangunan di wilayah tersebut.

Menurut Zulfydar, anggaran APBD Kalbar 2026 yang sebesar 5,9 triliun rupiah dipotong hingga 522 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 20 persen lebih anggaran hilang. \”Kami sangat menyesalkan, karena Kalbar tahun 2026 ini dipotong sampai 522 miliar, sangat besar. Artinya dengan APBD 2026 diputuskan 5,9 triliun, maka sangat signifikan, kemudian dipotong lagi dengan angka seperti 522 miliar itu, maka hampir 20 persen lebih itu hilang,\” ujarnya.

Zulfydar menjelaskan bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, seharusnya daerah ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. \”Kalbar ini pemberi DBH (Dana Bagi Hasil) besar sekali. Kalau dari penghasil DBH itu misalnya hasil alam, ada bauksit, karet, sawit, emas, pasir kuarsa, kratom dan lain-lain. Itu memberikan kontribusi besar kepada pusat, tetapi kembali kepada kita sangat kecil sekarang,\” tambahnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat pembangunan di Kalbar berjalan lebih lambat dibanding daerah lain. \”Karena terjadi situasi seperti itu, kami ini protes. Minta ke pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan dapat memberikan porsi yang terbaik. Boleh memotong, tapi berikan porsi yang terbaik. Jangan semau dipotong tapi porsi kami tidak signifikan kembali,\” ujarnya.

Zulfydar juga menyebutkan bahwa infrastruktur jalan di Kalbar masih kurang memadai. \”Kalbar ini dari dulu memberikan sumbangan kepada pusat, tapi rasanya untuk pembangunan agak lambat. Infrastruktur jalan dari Kapuas Hulu ke Sintang, Ketapang, Sambas dan seterusnya masih ada daerah lain yang kayak bubur tempatnya. Ini fakta lapangan yang kita alami dan sangat memerlukan,\” pungkasnya.

Masalah Utama yang Dihadapi Kalimantan Barat

• Kurangnya Perhatian dari Pemerintah Pusat
  
  Meskipun Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah, kontribusi yang diberikan kepada pemerintah pusat tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang proporsional untuk pembangunan daerah.

• Infrastruktur yang Tidak Merata
  
  Beberapa daerah di Kalimantan Barat masih kesulitan dalam mengakses fasilitas transportasi yang memadai, sehingga memperlambat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

• Kemiskinan yang Tinggi
  
  Tingkat kemiskinan yang tinggi di Kalimantan Barat membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah, baik melalui program pemberdayaan maupun pendanaan yang lebih besar.

• Perlu Peninjauan Kembali terhadap Alokasi Dana
  
  Diperlukan evaluasi terhadap mekanisme pengalokasian dana antara pemerintah pusat dan daerah agar distribusi anggaran lebih adil dan efektif.

Harapan untuk Masa Depan Kalimantan Barat

Zulfydar berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap Kalimantan Barat, terutama dalam hal alokasi anggaran. Ia menekankan bahwa pemotongan anggaran harus dilakukan secara proporsional tanpa mengorbankan kepentingan daerah.

\”Kami ingin agar pemerintah pusat memberikan porsi yang terbaik, bukan hanya memotong tanpa mempertimbangkan kebutuhan daerah. Kalbar memiliki potensi besar, dan dengan dukungan yang tepat, pembangunan di daerah ini bisa lebih cepat dan merata,\” ujarnya.