Gubernur Ansar: Tingginya Pengangguran di Kepri Didorong Pencari Kerja Luar Daerah

Kepri Menghadapi Tingkat Pengangguran Terbuka yang Tinggi

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini disebabkan oleh arus masuk yang besar dari pencari kerja dari luar daerah. Hal ini memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan statistik ketenagakerjaan di Kepri.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Ansar saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi Kepri di Aston Hotel Tanjungpinang pada hari Sabtu (11/10/2025).

Dalam paparannya, Ansar menjelaskan bahwa Kepri memiliki keunggulan strategis yang menjadikannya daya tarik bagi investor maupun pencari kerja dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional, Kepri juga mendapatkan sejumlah privilege khusus dari pemerintah pusat, salah satunya melalui penetapan wilayah Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun.

“Khusus Batam, seluruh wilayahnya telah ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Kondisi ini menjadikan Batam sebagai magnet kuat bagi investor untuk menanamkan modal sekaligus menarik minat pencari kerja dari berbagai provinsi,” ujar Ansar.

Namun, lanjut Gubernur, derasnya arus migrasi tenaga kerja ke Kepri tidak sepenuhnya berdampak positif. Banyak di antara para pendatang yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sehingga menambah jumlah pengangguran terbuka di daerah ini.

“Banyak yang datang ke Kepri dengan harapan mendapat pekerjaan, tapi belum memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Akibatnya, hal ini berpengaruh langsung terhadap angka TPT kita,” jelasnya.

Gubernur Dorong Regulasi Arus Tenaga Kerja Pendatang

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ansar menilai perlu adanya pengaturan khusus bagi pencari kerja dari luar daerah. Menurutnya, langkah ini penting untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, dan kualitas tenaga kerja yang masuk ke Kepri.

“Kita perlu aturan yang lebih jelas dan tegas terkait arus masuk pencari kerja dari luar daerah. Tujuannya bukan membatasi, tetapi memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” tegasnya.

Ambiguitas di Balik Tingginya Angka Pengangguran

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, menjelaskan adanya ambiguitas dalam interpretasi data pengangguran nasional, yang menempatkan Kepri di posisi kedua tertinggi setelah Papua dengan TPT mencapai 6,6 persen.

Menurut Diky, tingginya angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil lapangan kerja di Kepri. Pasalnya, provinsi ini memiliki kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, seiring dengan jumlah perusahaan dan kawasan industri yang terus bertumbuh.

“Provinsi Kepri memiliki sekitar 26 ribu perusahaan PMA dan PMDN yang tersebar di 23 kawasan industri, baik industri besar maupun manufaktur. Artinya, kebutuhan tenaga kerja di sini sebenarnya cukup tinggi dibandingkan angka pengangguran yang ada,” jelasnya.

Diky menambahkan, dengan luas wilayah yang 98 persen berupa lautan dan hanya 2 persen daratan di kawasan Selat Malaka, Kepri memiliki potensi ekonomi yang besar. Kondisi ini membuat provinsi ini menjadi destinasi utama bagi para pencari kerja dari berbagai daerah.

“Kepri ini ibarat gula yang manis, sehingga banyak didatangi semut. Banyak masyarakat dari luar daerah datang untuk mencari peluang kerja di sini,” ujarnya menganalogikan.

Ekonomi Tumbuh, Pengangguran Masih Perlu Dikaji Ulang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 6,8 persen penduduk Kepri merupakan bagian dari angkatan kerja usia produktif, termasuk kelompok rentan usia 17 tahun ke atas.

Diky menilai, dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, tingkat kemiskinan turun hingga 4 persen, dan inflasi stabil di bawah 3 persen, maka posisi Kepri di peringkat kedua pengangguran nasional perlu dikaji lebih dalam.

“Jika melihat tren ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terus membaik, ada hal yang perlu ditinjau ulang terkait indikator pengangguran di Kepri. Data harus dilihat secara kontekstual,” tegasnya.