Hari Ini, Batas Terbongkar: Ini Jawaban GWK Bali

Masalah Pemagaran di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park

Pihak manajemen Garuda Wisnu Kencana Cultural Park (GWK) masih diam terkait batas waktu hingga malam ini, pukul 00.00 WITA, untuk membongkar pagar pembatas yang menghalangi jalan warga setempat. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali memberikan waktu satu minggu kepada manajemen GWK guna melakukan pembongkaran.

Atas adanya permintaan dan batas waktu itu, pihak manajemen GWK belum bisa memberikan tanggapan. Termasuk ketika ditanya apakah hari ini akan memenuhi permintaan dengan membongkar pagar pembatas. \”Mohon maaf kami belum bisa memberikan statement apa-apa,\” jawab Andre Prawiradisastra, Marketing Communications & Partnership Division Head GWK, saat dikonfirmasi.

Gubernur Bali, I Wayan Koster sebelumnya juga meminta manajemen GWK membongkar tembok penutup akses jalan warga di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. \”Jadi karena itu, saya juga meminta pihak GWK agar membuka tembok itu, supaya akses masyarakat yang selama ini menggunakannya sehari-hari, ada anak sekolah, ada orang kerja, dari desanya ke tempatnya, itu bisa berjalan normal kembali,\” kata Koster di Kantor Gubernur Bali, pada Senin (29/9/2025).

Diberitakan sebelumnya, Bendesa Adat Ungasan, I Wayan Disel Astawa, mengungkapkan bahwa Senin (29/9/2025) adalah deadline, batas waktu GWK membongkar tembok pembatas. \”Deadline yang kita berikan kepada pihak GWK dalam seminggu. Senin besok (hari ini) dari pihak GWK (batas waktu) bongkar,\” jelas Disel Astawa dikonfirmasi.

Disel Astawa yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menegaskan, selanjutnya apabila pihak GWK belum juga melakukan pembongkaran tembok pembatas, maka pihaknya akan mengambil langkah. \”Baru kami ambil langkah untuk mengajak Satpol PP Provinsi Bali untuk melakukan teknis pembongkaran tersebut bersama masyarakat,\” tegas dia.

Dia juga menyebut bahwa ada informasi pihak PT Alam Sutera yang menaungi GWK akan bertemu dengan Gubernur Bali. \”Tapi rekomendasi lembaga tetap jalan,\” tegasnya.

Penanganan oleh Pihak Manajemen GWK

Pada Sabtu (27/9/2025) malam, Disel Astawa juga mengetahui bahwa pihak GWK telah memasang tiga CCTV di area Jalan Maghada. Menurut Disel Astawa CCTV itu dipasang setelah DPRD Badung juga datang ke lokasi pemagaran.

Pihak manajemen GWK sempat menyampaikan klarifikasi soal masyarakat Desa Ungasan, Banjar Giri Dharma yang selama setahun terisolasi akibat dibangunnya tembok pemagar GWK. Pihak manajemen mengaku sudah melakukan sosialisasi serta untuk akses jalan kepada masyarakat disebut merupakan ranah dan kewenangan pemerintah.

Dalam keterangan resmi GWK yang diterima, pihak manajemen menjelaskan pada Senin (22/9/2025), ada pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Bali. Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Bali memfasilitasi pertemuan antara Kuasa Hukum yang mewakili PT Garuda Adhimatra Indonesia atau GWK dan masyarakat Desa Ungasan Banjar Giri Dharma.

Tujuannya untuk membicarakan terkait masalah pemagaran kawasan yang disebut mencakup jalan di dalam kawasan GWK. Namun ternyata pemagaran tersebut berdampak pada warga yang tinggal dan berbatasan di desa tersebut.

\”Kami menyayangkan terbitnya rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali untuk meminta pihak GWK melakukan pembongkaran pagar dalam jangka waktu satu minggu. Jika pihak GWK tidak melakukan pembongkaran tersebut, maka masyarakat didampingi oleh DPRD Prov Bali bersama dengan Satpol PP akan melakukan pembongkaran pagar tersebut,\” tulis manajemen GWK.

Tindakan Sosialisasi oleh GWK

Manajemen GWK menyampaikan sudah melakukan sosialisasi rencana pemagaran kepada masyarakat. Hal itu dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemagaran pada tanggal 30 April 2024 dan 10 Juli 2024. Pemagaran dilakukan pada tanggal 10 hingga 20 September 2024.

Pemagaran yang dilakukan oleh pihak GWK disebut di atas tanah milik PT. Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN), yang menaungi GWK. \”Akses jalan kepada masyarakat merupakan salah satu ranah dan kewenangan pemerintah. Demikian pula terhadap hal tersebut, pihak GWK tetap siap berkontribusi untuk mendukung pemerintah khususnya dalam mencari solusi untuk penyediaan akses jalan tersebut.\” Jelas pihak manajemen.