Kasus di Indonesia Mirip Malaysia? Negara dengan Program Serupa MBG dan Tantangannya

Program Makan Bergizi di Indonesia dan Negara Lain

Program Makan Bergizi (MBG) di Indonesia kini menjadi perhatian karena maraknya kasus keracunan makanan. MBG adalah salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki program makan siang gratis untuk siswa sekolahnya.

Kenya dengan Pembiayaan dan Pemerataan

Sejak tahun 2023, Kenya meluncurkan program makan sekolah terbesar di Afrika. Tujuannya adalah memberi makan 4 juta murid, mulai dari Nairobi. Presiden William Ruto menegaskan bahwa program ini bertujuan menghapus rasa malu akibat kelaparan.

Pemerintah Kenya mengalokasikan dana 5 miliar shilling Kenya (Rp 576 miliar) untuk memperluas cakupan program ini. Orangtua cukup membayar setara Rp 1.200 per porsi melalui gelang prabayar \”Tap2Eat\” dan pemerintah menambahkan Rp 4.000. Skema ini mengurangi beban keluarga miskin sekaligus memastikan transparansi.

Namun, tantangan besar tetap ada, khususnya pemerataan di pedesaan. Infrastruktur dapur, logistik bahan, dan tenaga kerja belum merata. Meski ribuan pekerjaan baru terbuka dan petani lokal mendapat pasar, keberlanjutan program bergantung pada komitmen anggaran jangka panjang.

Malaysia dengan Kualitas Menu dan Pengawasan

Negeri Jiran, Malaysia, menonjol dengan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) yang menyasar siswa SD dari keluarga miskin. Program ini memberi makanan harian serta susu, dengan anggaran mencapai RM 869 juta (sekitar Rp 4,3 triliun) di 2025. Tujuannya untuk mencegah malnutrisi dan stunting sejak dini serta mendukung prestasi belajar.

Namun, evaluasi menemukan masalah kualitas. Banyak kantin masih menyediakan nugget, sosis, dan minuman yang mengandung banyak gula. Guru dan operator kantin kurang mendapat pelatihan gizi, sehingga fokus lebih pada kebersihan atau harga murah ketimbang kandungan nutrisi.

Selain itu, RMT hanya mencakup siswa SD. Sementara data menunjukkan 27 persen remaja mengalami obesitas dan 15 persen stunting, belum ada program nasional untuk SMP dan SMA. Tanpa kebijakan lebih menyeluruh, kesenjangan gizi di kalangan remaja sulit teratasi.

Brasil Memperkuat Hulu Pangan

Brasil menjalankan program makan sekolah nasional (PNAE) sejak 1955. Program tersebut kini menjangkau 40 juta siswa di lebih dari 150 ribu sekolah. Anggarannya mencapai 5,5 miliar Real Brasil (sekitar Rp 18,1 triliun) pada 2024, dengan kewajiban 30 persen belanja ditujukan ke pertanian keluarga.

Model ini memperkuat kualitas gizi karena menu berbasis bahan segar dan lokal, sekaligus membuka pasar stabil bagi petani kecil serta komunitas perempuan. Selain itu, Brasil membatasi pangan ultra-proses maksimal 10 persen dalam menu sekolah.

Namun, distribusi ke daerah terpencil dan pengawasan menu tetap jadi tantangan besar. Sejak inflasi pangan menekan biaya, pemerintah memperkuat edukasi gizi lewat program \”Eating is Learning\” dan pelatihan koki sekolah agar kualitas terjaga.

Prancis Alami Masalah Pemerataan

Prancis menempuh sistem campuran dalam menjalankan program makan siang gratis. Sekitar 50 kota di negara tersebut menyediakan makan siang gratis. Akan tetapi, mayoritas wilayah menerapkan tarif progresif sesuai penghasilan keluarga.

Artinya, akses anak pada makanan sehat bergantung pada lokasi tinggal. Tantangannya adalah menjadikan program ini merata di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Inflasi pangan membuat beberapa kota kesulitan mempertahankan subsidi, sementara pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan tanggung jawab ke daerah.

Akibatnya, anak dari keluarga miskin tetap berisiko lapar meski tinggal di negara maju. Di negara Eropa lain seperti Finlandia, Swedia, dan Estonia memberi makan siang gratis secara menyeluruh. Kemudian, negara seperti Jerman atau Spanyol menargetkan kelompok miskin, sedangkan Denmark dan Belanda tidak menyediakan layanan ini sama sekali.

Perbedaan Program MBG Indonesia dan Jepang

Program Makan Bergizi (MBG) yang diterapkan di Indonesia memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan program serupa di negara lain seperti Jepang atau Korea. Hal ini diungkapkan oleh dokter dan ahli gizi masyarakat, Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum.

Menurut dr. Tan, program makan bergizi di Jepang memiliki pendekatan yang lebih terarah dan sistematis. \”Kalau dibandingkan dengan program MBG-nya di Jepang atau Korea, itu sih bumi dan langit,\” jelas dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Ia menjelaskan, di Jepang, anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi, baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu, tetap mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Namun, terdapat perbedaan dalam mekanisme pembiayaan di antara kedua kelompok tersebut.

\”Di luar negeri, seperti di Jepang, yang saya tahu itu anak-anak dari kalangan orang mampu, yang punya uang, itu tetap mendapatkan makanan dari sekolah. Tetapi, ongkos makanannya memang ditagihkan ke mereka sekaligus ke dalam biaya sekolahnya,\” katanya.

Dari biaya yang ditagihkan kepada anak-anak dari keluarga mampu, sebagian dana disubsidikan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, anak-anak tersebut bisa mendapatkan makanan yang sama.

\”Dengan mekanisme itu, anak yang tidak punya uang pun bisa tetap dapat makanan dengan gizi yang sama di sekolah secara gratis,\” jelasnya.

Sementara itu, program makan bergizi di Indonesia dianggap bersifat universal, tanpa membedakan status ekonomi siswa. Ia juga menyoroti dana besar yang dialokasikan untuk program MBG di Indonesia.

Meski tujuan program ini mulia, dr. Tan khawatir dana tersebut berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk program-program lain yang tidak kalah penting.

\”Sedangkan kalau di kita itu dianggapnya program universal alias tidak membedakan yang kaya dan miskin. Tapi, yang boncos orang-orang yang bayar pajak,\” kata dr. Tan, seperti dilansir Kompas.com.