Kemenangan Indonesia di Pihak WTO atas Sengketa Biodiesel Eropa

Penyelesaian Sengketa WTO dan Dampaknya pada Kebijakan Biodiesel Indonesia

Pada bulan Agustus 2025, Indonesia berhasil memenangkan kasus yang diajukan di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap Uni Eropa. Kasus ini bernama DS618 dan menyangkut bea masuk imbalan (Countervailing Duty/ CVD) terhadap impor biodiesel dari Indonesia. Persoalan ini diajukan pada tahun 2023 dan menggugat berbagai kebijakan Uni Eropa, termasuk bea masuk, manfaat pajak, subsidi, serta klasifikasi \”berisiko tinggi\” untuk emisi atau perubahan tata guna lahan.

Poin-Poin Penting dalam Sengketa WTO Panel

1. Bea Masuk Uni Eropa Tidak Dibenarkan oleh Klaim Subsidi
   
   Panel WTO menemukan bahwa klaim Uni Eropa tentang adanya subsidi dari pemerintah Indonesia terhadap biodiesel tidak cukup dibuktikan. Terutama, bea keluar dan pungutan atas minyak sawit mentah (crude palm oil) tidak dianggap sebagai bentuk subsidi berdasarkan definisi WTO. Hal ini menjadi dasar kuat bagi Indonesia dalam menantang kebijakan Uni Eropa.

2. Kerugian Material Tidak Terbukti Memadai
   
   Uni Eropa gagal membuktikan bahwa impor biodiesel Indonesia menyebabkan kerugian material atau ancaman yang kredibel terhadap industri biodiesel domestiknya. Metodologi Uni Eropa dalam menilai kerugian, penurunan harga, atau ancaman ditemukan tidak konsisten dengan Perjanjian Subsidi dan Tindakan Imbalan oleh WTO.

3. Pelanggaran Prosedur & Teknis
   
   Panel juga menemukan bahwa beberapa aspek dalam penetapan aturan Uni Eropa, terutama berdasarkan Arahan Energi Terbarukan (RED II) dan klasifikasi risiko ILUC (Perubahan Penggunaan Lahan Tidak Langsung), bersifat diskriminatif atau gagal memberikan justifikasi yang memadai sesuai kewajiban hambatan teknis WTO.

4. Rekomendasi Panel
   
   Panel merekomendasikan agar Uni Eropa menyelaraskan langkah-langkahnya dengan kewajiban WTO berdasarkan Perjanjian SCM. Ini bisa berarti mencabut atau menyesuaikan bea masuk imbalan, mendesain ulang elemen kebijakan terkait risiko ILUC, dan memastikan regulasi teknis tidak merugikan biodiesel Indonesia secara tidak adil.

Implikasi bagi Kebijakan Impor Biodiesel Indonesia di Uni Eropa di Masa Depan

Putusan ini masih bersifat sementara karena Badan Banding WTO tetap non-operasional sejak 2019. Akibatnya, kepatuhan Uni Eropa bergantung pada bagaimana mereka merespons rekomendasi panel tersebut. Berikut beberapa proyeksi implikasi:

• Potensi Penghapusan atau Pengurangan Bea Masuk
  
  Jika Uni Eropa menghormati rekomendasi panel, bea masuk imbalan (8-18%) untuk biodiesel Indonesia dapat dicabut atau dikurangi. Hal ini akan menurunkan hambatan biaya bagi eksportir biodiesel Indonesia, sehingga pengiriman menjadi lebih kompetitif dan memiliki daya saing.

• Penekanan yang Lebih Kuat pada Keberlanjutan/Sertifikasi
  
  Meskipun Indonesia diputuskan menang, isu keberlanjutan tetap menjadi dasar kebijakan yang sah berdasarkan hukum Uni Eropa. Namun, isu tersebut harus ditangani melalui kriteria yang transparan, non-diskriminatif, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, produsen Indonesia mungkin perlu memperkuat kredensial seputar biofuel \”ILUC rendah\”, ketertelusuran, kepatuhan lingkungan, dan sertifikasi terkait.

• Ketidakpastian yang Berlanjut Menunggu Tanggapan Uni Eropa
  
  Karena Uni Eropa dapat menunda atau memilih cara penerapan rekomendasi, akan ada masa ketidakpastian. Kebijakan perdagangan dan regulasi lingkungan dapat berubah tergantung pada situasi politik di Uni Eropa.

• Peluang dan Pertumbuhan Perdagangan Jangka Panjang
  
  Indonesia memproyeksikan pertumbuhan moderat dalam ekspor biodiesel ke Uni Eropa, didukung oleh putusan yang menguntungkan ini dan perjanjian perdagangan yang akan datang antara Indonesia dan UE. Perjanjian ini diharapkan memberikan akses pasar yang lebih aman.

Kesimpulan

Kemenangan Indonesia baru-baru ini di panel WTO menawarkan landasan hukum yang lebih kuat untuk menantang kebijakan restriktif dari UE dan menegosiasikan persyaratan yang lebih baik. Namun, dampaknya terhadap perdagangan aktual akan sangat bergantung pada bagaimana UE mengubah peraturannya, terutama kriteria keberlanjutan, dan apakah peraturan tersebut selaras dengan putusan WTO. Bagi produsen Indonesia, ini berarti meningkatkan pemenuhan standar lingkungan/keberlanjutan atau memperkuat dokumentasi persyaratan.