Kemenhaj Bersama Kejagung Pantau Pelaksanaan Haji

Kementerian Haji dan Umrah Berdiskusi dengan Kejaksaan Agung untuk Penguatan Tata Kelola Ibadah Haji

Kementerian Haji dan Umrah menggelar pertemuan penting dengan Jaksa Muda Intelijen (Jamintel) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rangka memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji yang transparan dan berintegritas. Pertemuan ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/9).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas persiapan memorandum of understanding (MoU) atau kerja sama antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kejagung guna mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya melaksanakan perintah Presiden terkait pengelolaan haji yang bersih dan bebas dari manipulasi serta rente.

\”Kami melakukan pembicaraan terkait persiapan MoU antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kejagung untuk menindaklanjuti perintah Presiden. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan haji dapat dilakukan secara transparan, bersih, dan bebas dari praktik korupsi,\” ujar Dahnil usai pertemuan.

Menurutnya, Kejagung akan melakukan pengawasan dan pemantauan dalam penyelenggaraan haji. \”Nanti akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan untuk pengawasan dan pemantauan oleh Kejaksaan Agung terkait penyelenggaraan haji dan umrah,\” tambahnya.

Selain itu, Dahnil menjelaskan bahwa proses pelaksanaan ibadah haji akan diawasi secara ketat, termasuk dalam 10 tahap bisnis mulai dari pengadaan barang dan jasa dari dalam maupun luar negeri.

\”Jamintel sudah mendengarkan titik kritis dari praktik manipulasi, korupsi, maupun rente dalam penyelenggaraan haji dan umrah,\” katanya.

Proses Screening dan Tracking Calon Pejabat

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai screening dan tracking terhadap calon pejabat yang akan migrasi ke Kementerian Haji dan Umrah. Para pejabat dan calon pegawai berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan kementerian lainnya yang terkait.

\”Kami ingin memastikan bahwa SDM di Kementerian Haji tidak memiliki masalah terkait praktik korupsi, manipulasi, dan rente sebelumnya,\” ujar Dahnil.

Ia menambahkan bahwa Kejaksaan Agung akan melakukan tracking terhadap sekitar 400 nama calon pejabat dan ASN di Kementerian Haji dan Umrah. \”Screening ini bertujuan untuk memastikan bahwa SDM yang ada bebas dari praktik korupsi.\”

Bantuan Personel dari Kejaksaan Agung

Dahnil juga menyebut bahwa Jamintel Kejagung setuju untuk memberikan bantuan personel dalam pengawasan pengadaan terkait ibadah haji. \”Pak Jamintel bersepakat membantu beberapa personel dari Kejaksaan Agung untuk terlibat langsung dalam pengawasan pengadaan di dalam maupun luar negeri,\” kata Dahnil.

Ia menambahkan bahwa hal ini juga terkait dengan rencana pergantian beberapa personel Kejaksaan menjadi pejabat atau petugas di Kementerian Haji dan Umrah.

Komitmen Kejaksaan Agung dalam Penguatan Tata Kelola

Sementara itu, Jamintel Kejagung, Reda Manthovani, menyampaikan komitmennya dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji. \”Kami akan berupaya semaksimal mungkin, mulai dari tracking para pejabat dengan sistem dan jaringan kami agar bisa dideteksi dini,\” ujarnya.

Reda menegaskan bahwa hasil pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif antara pejabat Kementerian Haji dan tim yang dibentuk Kejagung. \”Kami akan fokus pada titik-titik rawan korupsi agar penyelenggaraan haji menjadi lebih bersih dan tertata dengan baik,\” pungkasnya.