Keracunan MBG: Pemerintah Tutup 17 SPPG di Jembrana, Tertinggi di Bali

Penutupan SPPG dan Upaya Pemerintah dalam Menangani Keracunan MBG

Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang bermasalah sebagai bagian dari upaya menangani kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Penutupan ini dilakukan untuk sementara waktu guna melakukan evaluasi dan investigasi terkait penyebab kejadian tersebut.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, rapat koordinasi telah dilaksanakan untuk menyikapi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait. Dalam jumpa persnya di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9), Zulkifli menekankan bahwa insiden ini bukan sekadar angka, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan generasi penerus bangsa.

Perbaikan dan Penguatan Tata Kelola di BGN

Dalam rapat tersebut, pemerintah sepakat untuk segera melakukan perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu fokus utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan tenaga juru masak di seluruh SPPG, tidak hanya di tempat kejadian keracunan saja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua layanan makanan yang disajikan sesuai standar kesehatan dan higienis.

Data yang diperoleh dari BGN menunjukkan bahwa jumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan MBG meningkat dari 24 kasus pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025 menjadi 47 kasus pada 1 Agustus hingga 27 September 2025. Jumlah ini menunjukkan bahwa banyak SPPG yang baru beroperasi masih mengalami kendala dalam pengelolaan SDM yang membutuhkan jam terbang lebih tinggi.

Pengembangan SPPG di Kabupaten Jembrana

Di Kabupaten Jembrana, sebanyak 17 unit SPPG telah dibangun untuk mendukung program MBG. Layanan ini tidak hanya menyasar siswa atau anak sekolah, tetapi juga diberikan kepada ibu hamil, menyusui, dan balita (3B). Total warga yang menjadi penerima manfaat program MBG di Kabupaten Jembrana mencapai hampir 60 ribu orang.

Setiap SPPG memiliki target penerima manfaat antara 2.500 hingga 3.700 orang. Contohnya, di Desa Baluk oleh Yayasan Amerta Jaya Utama, target penerima manfaat mencapai 3.695 siswa dan 200 orang 3B. Di Tegal Badeng Barat oleh Yayasan Bali Mandiri Nusantara, targetnya adalah 3.546 siswa dan 300 orang 3B.

Pengawasan Ketat dan Standar Kualitas

Pengawasan bahan makanan dan penyajian makanan dilakukan secara sangat ketat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan. Dandim 1617/Jembrana, Letkol Inf M. Adriansyah, menjelaskan bahwa menu untuk 3B didroping dari Puskesmas dan Posyandu di masing-masing wilayah. Penerima manfaat bisa mengambil atau menerima makanan yang diantar.

Selain itu, para siswa sering memberikan saran dan permintaan menu tertentu melalui secarik kertas yang ditempatkan pada ompreng MBG. Beberapa permintaan yang umum adalah nasi goreng, dimsum, atau ayam goreng KFC.

Kepatuhan dan Evaluasi Berkala

Salah satu penanggung jawab yayasan, I Ketut Sutarka, mengakui bahwa setiap SPPG yang ia kelola memperkerjakan sedikitnya 50 orang sesuai ketentuan dari BGN. Rinciannya termasuk 47 relawan yang bertugas sebagai juru masak, staf kebersihan, dan lainnya, serta 3 orang dari BGN seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan.

Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, berharap seluruh SPPG pendukung program MBG tetap memperhatikan kualitas makanan yang disajikan. Ia juga menyerahkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kepada Yayasan Vasti Kusuma Dewata yang memiliki dua SPPG di Ekasari Melaya dan Dauhwaru.

Tanggung Jawab Biaya Pengobatan Korban Keracunan

Biaya pengobatan korban keracunan MBG ditanggung sepenuhnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Berikut data terkini:

• Hingga 22 September 2025:
• 4.711 penerima manfaat MBG keracunan

• Belum termasuk 1.000 korban di Bandung Barat

• Kondisi Korban:

• Gejala ringan hingga sedang

• Rawat jalan & rawat inap di RS

• Siapa yang menanggung biaya?:

• BGN menanggung semua biaya
• Orang tua tidak dibebani
• Sekolah & Pemda tidak keluar biaya

• Dana dari operasional BGN

• Contoh Realisasi:

• Banggai Kepulauan, Sulteng: BGN bayar tagihan RS hingga Rp350 juta

Pernyataan Resmi:
\”Kami tidak membebani orang tua, pemerintah daerah, jadi pihak rumah sakit memanggil kami ke BGN (untuk membayar tagihan)\” — Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN