Komisi VII Menggelar RDP dengan Krakatau Steel, Lamhot Soroti Ketergantungan Impor

Tantangan dan Solusi untuk Meningkatkan Daya Saing Krakatau Steel

Komisi VII DPR RI baru-baru ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian serta jajaran direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. RDP ini digelar sebagai respons terhadap kesulitan yang dihadapi Krakatau Steel dalam menghadapi tantangan industri baja, khususnya di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam RDP tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti permasalahan mendasar Krakatau Steel, yaitu ketergantungan pada bahan baku impor. Ia menyatakan bahwa ketergantungan ini membuat biaya produksi lebih tinggi dibandingkan harga pasar global. Contohnya, harga slab baja di pasar internasional berkisar 500 dollar AS per ton, sementara produk Krakatau Steel mencapai 535 dollar AS per ton. Hal ini menciptakan gap sekitar 35 dollar AS per ton, sehingga industri pengguna baja cenderung memilih produk impor yang lebih murah.

Lamhot menilai bahwa daya saing Krakatau Steel sangat rendah di pasar nasional karena masalah hulu yang belum terselesaikan. Masalah ini sudah berlangsung lama sejak proyek pembangunan Blast Furnace Complex (BFC) yang digagas pada 2008 dan dimulai 2018, tetapi mangkrak hingga 2022. Proyek ini seharusnya menjadi penguat produksi domestik, namun justru meninggalkan beban keuangan besar bagi perusahaan.

Hingga saat ini, Krakatau Steel masih bergelut dengan utang. Total utang sempat mencapai 2,5 miliar dollar AS, namun setelah dilakukan restrukturisasi, kini turun menjadi sekitar 1,7 miliar dollar AS atau setara Rp 28,46 triliun. Meskipun demikian, Lamhot menilai bahwa restrukturisasi utang saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah Krakatau Steel. Data kinerja keuangan 2024 menunjukkan rugi bersih sebesar 148,42 juta dollar AS, sementara pendapatan hanya mencapai 954,59 dollar AS.

Kolaborasi dengan BUMN Tambang

Lamhot menekankan bahwa perbaikan Krakatau Steel tidak bisa hanya mengandalkan proteksi bea masuk atau kebijakan safeguard. Ia menilai bahwa investasi di hulu harus segera dilakukan agar harga produk Krakatau Steel bisa kompetitif. Salah satu proyek yang seharusnya mendukung suplai bahan baku adalah proyek tambang bijih besi MRE-203 di Kalimantan. Namun, proyek ini masih mangkrak, sehingga Krakatau Steel tetap bergantung pada pasokan luar negeri.

Data internal Krakatau Steel menyebutkan bahwa perusahaan membutuhkan pasokan bijih besi impor sekitar 2 hingga 2,5 juta ton per tahun. Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan bijih besi sekitar 2,9 miliar ton, menurut data United States Geological Survey (USGS). Oleh karena itu, Lamhot berharap Krakatau Steel bisa bekerja sama dengan BUMN atau korporasi swasta di bidang tambang untuk memperkuat bisnis hulunya melalui investasi tambang bijih besi.

Pengembangan Kerja Sama Jangka Panjang

Lamhot juga mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi kerja sama antara Krakatau Steel dan Antam melalui skema jangka panjang. Dengan kerja sama ini, Antam dapat menyediakan bijih besi atau bahan pendukung pellet sebagai bahan baku utama. Ia menekankan bahwa alih-alih memperbanyak impor, Indonesia harus memperkuat rantai hulu industri baja agar hilirisasi berjalan lebih efektif.

Usulan ini diharapkan tidak hanya memperkuat Krakatau Steel, tetapi juga menciptakan efek berganda seperti pengurangan defisit bahan baku, penarikan investasi industri hilir yang terkait baja, dan penciptaan lapangan kerja di daerah tambang.

Pembentukan Pansus

Dalam RDP tersebut, Lamhot juga mendorong agar penyelesaian masalah Krakatau Steel tidak hanya dibahas di Panitia Kerja (Panja) DPR, tetapi ditingkatkan ke Panitia Khusus (Pansus). Menurutnya, dibutuhkan pembentukan Pansus karena persoalan Krakatau Steel melibatkan banyak kementerian dan lembaga serta lintas komisi di DPR.

Dengan Pansus, parlemen bisa memanggil kementerian, lembaga, dan pihak terkait secara lebih luas, serta mengawal restrukturisasi Krakatau Steel agar berjalan efektif. Lamhot menilai bahwa usulan ini merupakan bentuk keseriusan DPR untuk mencari solusi menyeluruh. Dengan Pansus, tata niaga baja bisa diatur lebih baik, sehingga kebijakan impor dan proteksi berjalan berimbang.