Konflik Tambang Timah di Bangka Belitung: Jangan Biarkan Mafia Timah Mengganggu Rakyat

Ketergantungan Ekonomi pada Tambang Timah

Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya yang tinggal di daerah pesisir dan pedesaan, sangat bergantung pada sektor tambang rakyat. Penjualan bijih timah menjadi sumber penghasilan utama yang menopang kebutuhan sehari-hari. Ketika harga pembelian bijih dianggap rendah, hal itu secara langsung menggerus pendapatan warga.

Situasi ini kemudian menimbulkan keresahan sosial. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, perbedaan sedikit saja dalam harga beli timah bisa memicu ketegangan. Konflik pun kerap terjadi antara warga, pengusaha, perusahaan, hingga aparat yang ditugaskan mengawasi aktivitas pertambangan.

Ketegangan Aparat dan Warga

Penempatan Satgas Tambang Nanggala dimaksudkan untuk menertibkan praktik tambang ilegal yang selama ini dituding menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Namun di lapangan, keberadaan satgas justru dipandang sebagian warga sebagai penghalang mata pencaharian, apalagi kepentingan pengusaha pengepul timah yang didanai oleh cukong.

Kondisi ini menimbulkan jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat. Warga merasa kepentingannya tidak diakomodasi, sementara aparat ditugaskan menjaga aturan negara. Jika tidak ditangani dengan pendekatan dialog, gesekan semacam ini berpotensi memicu konflik horizontal yang lebih besar.

Dampak Sosial Terkikis

Kerusuhan di Desa Bencah memperlihatkan bagaimana masalah ekonomi bisa berubah menjadi persoalan sosial. Aksi pengrusakan aset perusahaan dan pemukulan anggota Satgas menandakan adanya akumulasi kekecewaan warga. Namun disini terlihat aktor mafia tambang memprovokasi para warga untuk melakukan perlawanan terhadap negara.

Jika situasi ini terus berulang, maka citra penegakan hukum akan dipertanyakan, sementara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun. Selain itu, konflik tambang juga berpotensi menciptakan ketidakstabilan sosial di tingkat lokal. Aktivitas ekonomi warga terganggu, hubungan antar kelompok masyarakat bisa retak, dan rasa aman di desa-desa penghasil timah semakin menipis.

Potensi Kerugian Ekonomi Nasional

Dari sisi makro, konflik tambang justru menghambat upaya pemerintah dalam menertibkan tata kelola pertimahan nasional. Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa hampir 80 persen hasil timah diselundupkan ke luar negeri. Jika konflik dengan warga terus terjadi, operasi pemberantasan tambang ilegal akan sulit dilakukan.

Di sisi lain, citra Indonesia sebagai salah satu produsen timah terbesar dunia bisa tercoreng di mata investor global. Pasar timah internasional membutuhkan kepastian pasokan yang stabil, sementara gejolak sosial di daerah tambang berisiko menurunkan daya saing Indonesia.

Mediasi Perlu Ditempuh

Konflik di Desa Bencah harus menjadi pelajaran penting. Penertiban tambang ilegal memang perlu, tetapi pemerintah juga harus memastikan adanya solusi ekonomi bagi masyarakat. Transpan harga bijih timah, pemberdayaan penambang rakyat, serta dialog terbuka dengan warga merupakan langkah meredakan ketegangan.

Jika aspek sosial diabaikan, operasi besar-besaran sekalipun akan menemui kendala di lapangan. Namun jika pemerintah mampu merangkul masyarakat, maka program hilirisasi timah sekaligus pemberantasan tambang ilegal bisa berjalan lebih efektif.

Kesimpulan

Tambang timah adalah anugerah sekaligus tantangan bagi Bangka Belitung. Konflik antara warga dan Satgas menunjukkan bahwa pendekatan keamanan saja tidak cukup. Pemerintah perlu membangun keseimbangan antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan begitu, potensi timah bisa benar-benar memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan ketegangan yang merugikan rakyat kecil.