Mengkhawatirkan Perubahan Fungsi Lahan Sawah

Tren Alih Fungsi Lahan Sawah yang Mengkhawatirkan

Dekan Fakultas Pertanian (Faperta) IPB University, Prof Suryo Wiyono, menyampaikan bahwa tren alih fungsi lahan sawah di Indonesia sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Menurutnya, luas lahan sawah hanya sekitar 7,3 juta hektare, angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Secara global, Indonesia berada di peringkat 130 dari 180 negara untuk ketersediaan lahan pertanian per kapita.

Situasi ini berdampak pada rendahnya Global Food Security Index kita. Dalam siaran pers yang dikeluarkan, Prof Suryo menyoroti data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan bahwa luas sawah nasional terus menurun, dari sekitar 8,1 juta hektare pada 2015 menjadi 7,4 juta hektare pada 2019. Laju konversi sawah pun tidak kecil, tercatat 60.000–80.000 hektare per tahun pada 2021, bahkan penelitian lain menunjukkan mencapai 96.512 hektare per tahun pada periode 2000–2015.

Menurut Prof Suryo, alih fungsi lahan terutama terjadi di wilayah subur seperti Pulau Jawa, Sumatra, dan Bali. Faktor utamanya adalah tekanan ekonomi. \”Jika nilai ekonomi lahan nonpertanian lebih tinggi, misalnya untuk perumahan atau industri, maka lahan sawah akan cepat terkonversi. Satu meter persegi tanah bisa bernilai miliaran rupiah, sementara hasil panen padi tidak sebanding,\” ujarnya.

Ia menegaskan, ancaman terhadap ketahanan pangan sangat serius. \”Kalau konversi mencapai 100.000 hektare per tahun, dalam 10 tahun kita kehilangan satu juta hektare. Padahal, sawah kita hanya 7,3 juta hektare. Itu luar biasa dampaknya bagi pangan nasional,\” katanya.

Strategi Solutif untuk Menjaga Ketahanan Pangan

Sebagai strategi solutif, ia menyebut tiga hal penting. Pertama, melindungi lahan subur di sentra produksi; kedua, membuka area baru untuk pertanian; dan ketiga, meningkatkan produktivitas lahan yang ada.

\”Kita harus melihat Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 41 Tahun 2009. Implementasinya perlu diperkuat dengan insentif ekonomi agar petani mau mempertahankan lahannya,\” kata Prof Suryo.

Ia juga menekankan perlunya pengembangan tanaman bernilai ekonomi tinggi, seperti jamur pangan (edible) terutama di Pulau Jawa yang lahannya sempit, namun subur. \”Tanaman hortikultura, cabai, atau rempah bisa menjadi pilihan. Pertanian pangan berkelanjutan harus sejalan dengan kesejahteraan petani,\” ujarnya.

Momentum Hari Tani Nasional, menurut Prof Suryo, seharusnya menjadi pengingat bersama bahwa melindungi lahan pertanian bukan hanya soal menjaga produksi pangan, tetapi juga menjaga masa depan generasi mendatang agar tetap memiliki akses pada pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

Ia menilai, tanpa komitmen serius dari pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, ancaman krisis pangan akan semakin nyata. \”Alih fungsi lahan harus dipandang sebagai isu strategis. Jika dibiarakan, kedaulatan pangan akan semakin rapuh,\” ujarnya.

Lebih jauh, Prof Suryo mengajak generasi muda untuk turut serta dalam menjaga dan mengembangkan sektor pertanian. Menurutnya, pertanian tidak hanya soal menanam padi, tetapi juga peluang besar untuk inovasi, teknologi, dan usaha agribisnis yang menjanjikan. \”Petani harus makmur agar pangan kita terjamin,\” tuturnya.

Stabilitas Harga Beras dan Upaya Pemerintah

Saat ini, pemerintah memberikan perhatian pada 55 kabupaten/kota yang masih mengalami kenaikan harga beras di atas 1%. Sementara, jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras bertambah dari 132 menjadi 148 daerah.

Berdasarkan data dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu 27 September 2025 pukul 9.50 WIB, di tingkat pedagang eceran secara nasional harga beras premium Rp 15.930 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 16.035 per kilogram; beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp 12.559 per kilogram naik dari sebelumnya Rp 12.537 per kilogram.

\”Capaian ini menjadi indikator nyata dari efektivitas penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui berbagai kanal distribusi. Artinya, penyaluran beras SPHP secara umum baik dan berdampak positif terhadap stabilitas pangan nasional,\” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan di Jakarta, Minggu 28 September 2025.

Dia menambahkan, realisasi distribusi beras Bulog saat ini rata-rata telah melampaui 5.000 ton per hari. Namun, distribusi perlu dipercepat agar sisa target sekitar 1,1 juta ton dapat terserap sepenuhnya hingga akhir tahun. \”Dengan sisa waktu sekitar 107 hari, distribusi harian perlu ditingkatkan mendekati 10.000 ton per hari agar harga beras lebih stabil di hampir semua daerah,\” katanya.

Selain intervensi beras, pemerintah juga menyalurkan stimulus ekonomi kuartal II berupa bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan selama dua bulan ditambah 2 liter minyak goreng merek Minyakita per bulan. Program ini ditujukan bagi 18,277 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada periode Oktober-November.

Bapanas juga menyiapkan program SPHP jagung dengan alokasi 52.400 ton, yang akan mulai disalurkan akhir pekan ini. SPHP jagung ditujukan kepada 2.109 peternak mandiri skala mikro, kecil, dan menengah. Skema ini diharapkan mampu menekan gejolak harga pakan yang berimbas pada harga daging ayam dan telur.