Menteri Tito Minta Pemda Fokus Tangani TBC dan Dukung Program MBG

Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan TBC

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penanganan kasus tuberkulosis (TBC) di tingkat pemerintah daerah. Menurutnya, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus dan kematian akibat TBC tertinggi ke-2 di dunia, berdasarkan laporan Global Tuberculosis Report 2024. Hal ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani.

Dalam rapat koordinasi percepatan penuntasan TBC dan pembahasan Makan Bergizi Gratis (MBG), Tito menyampaikan bahwa penanganan TBC harus menjadi prioritas bagi seluruh daerah. Ia mengingatkan para kepala daerah untuk menjadikannya sebagai fokus utama dalam kebijakan dan program pencegahan.

Peran Aktif Pemerintah Daerah

Tito menilai, partisipasi aktif pemerintah daerah dapat mempercepat penanganan TBC. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 membuktikan bahwa kerja sama lintas sektor, baik pusat maupun daerah, sangat efektif dalam mengatasi krisis kesehatan.

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah membentuk tim penanggulangan TBC di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Tim tersebut harus melakukan analisis dan evaluasi secara rutin agar perkembangan kasus TBC bisa terpantau.

Koordinasi dan Penyusunan Panduan

Selain itu, Tito menugaskan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA dan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami untuk memimpin penanganan teknis TBC. Langkah ini akan didukung oleh penyusunan panduan dari Kemenkes dan Kemendagri.

Pemantauan kasus TBC akan dilakukan dengan memperhatikan tingkat keparahan di setiap daerah. Daerah dengan kasus TBC tinggi akan mendapatkan perhatian khusus, termasuk langkah-langkah seperti screening dan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, daerah dengan penanganan TBC terbaik akan diusulkan untuk menerima penghargaan.

Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik

Progres penanganan TBC oleh daerah juga akan diumumkan secara rutin kepada publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memastikan transparansi dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC.

Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pada kesempatan yang sama, Tito juga mengajak kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah daerah diminta untuk aktif mencegah terjadinya insiden keracunan makanan dengan memaksimalkan peran dinas kesehatan setempat.

Menurut Tito, dinas kesehatan bersama jajaran terkait dapat melakukan rapat internal untuk membahas proses bisnis, mekanisme pengecekan makanan di lapangan, serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Proses Pengecekan Makanan

Sebelum makanan disajikan, unit kesehatan sekolah (UKS) akan mengecek kualitas makanan. Proses pengecekan dilakukan oleh ahli gizi dan dinas kesehatan. Setelah sampai di sekolah, UKS akan melakukan pengecekan di bawah kendali dinas pendidikan yang berada di bawah kepala daerah.

Hadirnya Para Pejabat Terkait

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Hadir pula Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait di lingkungan kementerian/lembaga.

Secara virtual, hadir pula Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta para kepala daerah.