Pembangkit Berita: Jampidsus Kejagung Tiba di Bangka, Pantau Pengelolaan Timah

Kunjungan Strategis Jampidsus Ke Bangka Belitung

Pada hari Selasa (30/9/2025), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, bersama rombongan pejabat tinggi pusat tiba di Bangka menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Kehadiran Febrie dan rombongan menarik perhatian publik karena menjadi langkah nyata pemerintah dalam pembenahan tata kelola pertimahan nasional.

Rombongan mendarat di Bandara Depati Amir sekitar pukul 10.00 WIB. Dari pantauan Bangkapos, kedatangan Jampidsus Febrie dan jajaran disambut langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Kapolda Babel, Kepala Kejati Babel, jajaran TNI, Lanal Babel, serta seluruh unsur Forkopimda. Dalam sambutan hangat penuh kehormatan, Gubernur Hidayat mengalungkan kain cual khas Bangka Belitung kepada Febrie dan para pejabat lainnya sebagai simbol selamat datang dan penghargaan.

Setelah prosesi penyambutan, sekitar pukul 10.30 WIB, rombongan bergerak menuju PT Tinindo Internusa untuk melakukan peninjauan langsung. Di lokasi tersebut, Febrie bersama jajaran melakukan pengecekan terhadap kondisi perusahaan sekaligus melihat langsung proses pengelolaan timah.

Kehadiran Jampidsus Febrie ke Bangka Belitung disebut sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia untuk membenahi tata kelola industri timah nasional yang selama ini dinilai masih sarat dengan praktik-praktik menyimpang.

“Kedatangan kami ke sini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk memperbaiki bisnis tata kelola timah, agar bagaimana potensi besar ini bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Febrie kepada awak media.

Ia juga menegaskan bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan langkah konkret dalam menertibkan sektor pertimahan. Setidaknya, sudah ada lima perusahaan yang ditindak karena terindikasi melakukan praktik ilegal, salah satunya PT Tinindo Internusa yang kini tengah dalam proses pemulihan.

“Kami sudah menindak lima perusahaan, salah satunya PT Tinindo Internusa. Perusahaan ini akan kami pulihkan dan nantinya pengelolaannya akan digarap oleh PT Timah agar lebih optimal dan sesuai regulasi,” jelasnya.

Langkah penegakan hukum ini, lanjut Febrie, bukan semata-mata soal sanksi, tetapi lebih kepada menciptakan tata kelola pertimahan yang transparan, legal, dan berkeadilan. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri untuk menghapus praktik-praktik ilegal yang selama ini merugikan negara dan masyarakat.

“Kami berharap ke depan kegiatan-kegiatan ilegal bisa diminimalkan bahkan dihilangkan demi kepentingan masyarakat, khususnya di Bangka Belitung,” pungkasnya.

Febrie menambahkan, tindakan yang dilakukan saat ini bukan sekadar penindakan hukum, tetapi juga shock therapy atau efek kejut bagi para pelaku usaha pertimahan agar berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran hukum.

“Untuk saat ini tindakan sudah kami lakukan, dan ini merupakan shock therapy yang baik sehingga memicu perubahan. Dengan langkah ini, mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama,” kata Febrie.

Ia juga mengungkapkan terkait kondisi tata kelola timah di Indonesia, di mana sekitar 80 persen hasil timah dari Bangka Belitung diselundupkan ke luar negeri.

“Dengan instruksi Presiden, kami mengetahui bahwa 80 persen hasil timah dari Bangka Belitung diselundupkan. Ini artinya tata kelola timah harus benar-benar diperbaiki agar keuntungannya kembali kepada masyarakat Bangka Belitung,” tegasnya.

“Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya pembenahan menyeluruh agar pengelolaan timah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal,” tambahnya.

Kunjungan strategis ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata kembali industri pertimahan nasional. Dengan dukungan penuh dari berbagai lembaga negara, penegakan hukum, serta pengawasan yang ketat, pemerintah menargetkan pengelolaan timah ke depan tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat di daerah penghasil seperti Kepulauan Bangka Belitung.