Pemerintah Tutup SPPG Bermasalah, 17 Unit Dibangun di Jembrana Bali

Penutupan SPPG untuk Mengatasi Keracunan MBG

Pemerintah telah mengambil langkah tegas dalam menangani masalah keracunan yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu tindakan yang diambil adalah penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang bermasalah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan evaluasi dan investigasi lebih lanjut.

Dalam jumpa pers yang diadakan di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu 28 September 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa insiden keracunan tidak hanya sekadar angka, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan generasi penerus bangsa. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN.

Beberapa menteri dan pejabat tinggi hadir dalam rapat koordinasi menyikapi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG. Di antaranya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, KSP M. Qodari, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil BGN Nanik S Deyang, dan KemenPPA Arifah Fauzi.

Data Keracunan dari BGN

Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto tentang jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG.

Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian. Sementara itu, pada 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah menjadi 7.244 dengan 47 kasus kejadian. Dadan menyatakan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang.

Program MBG di Kabupaten Jembrana

Di Kabupaten Jembrana, sebanyak 17 unit SPPG untuk program MBG telah dibangun. Layanan tersebut tidak hanya menyasar siswa atau anak sekolah, namun juga diberikan kepada ibu hamil, menyusui, dan balita (3B).

Total warga yang menjadi penerima manfaat program MBG di Kabupaten Jembrana hampir 60 ribu orang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga pertengahan September 2025, 17 SPPG tersebar di berbagai wilayah Jembrana. Total penerima manfaat mencapai 58.570 orang, termasuk 55.051 siswa dan 3.519 orang 3B.

Setiap SPPG melayani sekitar 2.500 hingga 3.700 orang. Beberapa contoh SPPG antara lain:

• Di Desa Baluk oleh Yayasan Amerta Jaya Utama dengan sasaran 3.695 siswa dan 3B sebanyak 200 orang.
• Di Tegal Badeng Barat oleh Yayasan Bali Mandiri Nusantara dengan sasaran 3.546 siswa dan 3B sebanyak 300 orang.
• Di desa Ekasari oleh Yayasan Vasti Kusuma Dewata dengan sasaran 3.401 siswa.
• Di Perancak Yayasan Danu Amerta Sujati dengan sasaran 3.563 siswa dan 3B sebanyak 236 orang.
• Di Baler Bale Agung 1 oleh Yayasan Bali Amerta Yoga dengan sasaran 2.590 siswa dan 3B sebanyak 387 orang.
• Di Kelurahan Pendem oleh Yayasan Jana Kerti 2 dengan sasaran 3.333 siswa.
• Di Desa Dangin Tukadaya oleh Yayasan Anak Sehat 08 dengan sasaran 2.274 siswa.
• Di Gilimanuk oleh Yayasan Anak Sehat 08 dengan sasaran 3.493 siswa.
• Di Baluk oleh Yayasan Cahaya Bali Catering dengan sasaran 3.421 siswa.
• Di Kelurahan Lelateng oleh Yayasan Boga Bahagia dengan sasaran 3.422 siswa dan 3B sebanyak 399 orang.
• Di Kelurahan Dauhwaru oleh Yayasan Kemala Bayangkari dengan sasaran 3.490 siswa.
• Di Pendem oleh Yayasan Jana Kerti 1 dengan sasaran 3.348 siswa dan 3B sebanyak 290 orang.
• Di Desa Dangin Tukadaya oleh Yayasan Tiga Srikandi dengan sasaran 3.091 siswa dan 3B sebanyak 245 orang.
• Di Pekutatan oleh Yayasan Prabu Center 08 dengan sasaran 3.541 siswa dan 3B sebanyak 245 orang.
• Di Desa Air Kuning oleh Yayasan Al Isyaroh Mulia dengan sasaran 2.167 siswa dan 3B sebanyak 774 orang.
• Di Baler Bale Agung (2) oleh Yayasan Al Isyaroh Mulia dengan sasaran 3.274 siswa.
• Di Pengambengan oleh Yayasan Boga Basmalah Basyarah dengan sasaran 3.402 siswa.

Pengawasan dan Kualitas Makanan

Dandim 1617/Jembrana, Letkol Inf M. Adriansyah, menjelaskan bahwa di Kabupaten Jembrana membutuhkan sebanyak 22 dapur sehat atau SPPG untuk melayani semua siswa dan tambahan 3B. Untuk sasaran 3B, pelayanan dilakukan dua kali seminggu. Oleh karena itu, satu dapur sehat saat ini melayani sekitar 3.500-3.700 orang.

Menunya berbeda, sistemnya untuk 3B di-droping dari Puskesmas, Posyandu di masing-masing wilayah. Nanti diarahkan oleh Puskesmas, bisa diambil dan bisa diantar oleh penerima manfaat.

Salah satu penanggung jawab yayasan, I Ketut Sutarka, mengungkapkan bahwa per satu dapur yang ia kelola untuk mendukung program MBG di Kabupaten Jembrana memperkerjakan sedikitnya 50 orang sesuai ketentuan dari BGN. Rinciannya, 47 orang relawan (tenaga setempat) yang bertugas sebagai juru masak, staf kebersihan, tim pencucian dan lainnya. Selain itu juga ada 3 orang dari BGN seperti 1 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), 1 orang ahli gizi, dan 1 orang akuntan.

Evaluasi Berkala dan Standar Kualitas

Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, berharap seluruh SPPG pendukung program MBG agar selalu memperhatikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa penerima manfaat. Hal ini sebagai antisipasi terjadinya keracunan di Kabupaten Jembrana terkait program pemerintah pusat ini.

Ia juga menyerahkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kepada Yayasan Vasti Kusuma Dewata yang memiliki 2 SPPG di Ekasari Melaya dan Dauhwaru, Senin 22 September 2025 lalu. Ini menjadi yang pertama di Jembrana dan Bali.

“Sertifikat halal ini bukanlah tentang agama, tapi lebih ke standar yang harus diterapkan oleh SPPG dalam menyajikan makanan bergizi untuk siswa,” ungkap Ipat.

Pihaknya berpesan agar seluruh pengelola SPPG khususnya di Kabupaten Jembrana tetap mempertahankan kualitas makanan yang akan diberikan. Pastikan seluruh bahan makanan, cara penyajian, dan menu yang diberikan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu juga diharapkan melakukan evaluasi kualitas secara berkala sebagai upaya mencegah keracunan.