Prabowo Lawan Tambang Ilegal, Selamatkan Rp 67 Triliun Negara

JAKARTA, ASKAI.ID – Top UP Isi Ulang Game Murah

Potensi Kerugian Negara Akibat Penyelundupan Timah Ilegal

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penyelundupan timah ilegal di Bangka Belitung telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 67 triliun dalam dua tahun terakhir. Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk \”perampokan sistemik\” terhadap kekayaan alam Indonesia.

“Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember kita bisa selamatkan Rp 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan bisa selamatkan Rp 45 triliun. Dari dua pulau ini saja (Bangka Belitung),” ujar Prabowo saat menghadiri Munas ke-VI PKS di Jakarta, yang disiarkan daring pada Senin (29/9/2025).

Operasi besar-besaran pemberantasan penyelundupan timah ilegal mulai dilakukan sejak 1 September 2025. Operasi tersebut melibatkan Polri serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“Ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry. Sekarang tutup. Tidak bisa keluar. Sampan pun tidak bisa keluar,” katanya.

Menurut Presiden, sekitar 80 persen hasil tambang timah Bangka Belitung diselundupkan ke luar negeri melalui jalur laut dengan berbagai jenis kapal. Dari operasi penindakan yang berlangsung, negara diharapkan bisa mengamankan kembali potensi penerimaan yang hilang.

Ancaman dari Limbah Tambang Timah

Meski begitu, Prabowo juga mengingatkan adanya ancaman lain dari limbah tambang timah yang ternyata memiliki nilai ekonomi tinggi. Limbah itu berupa mineral tanah jarang (rare earth) yang selama ini dianggap tak bernilai.

“Yang lebih merisaukan, tapi juga memberi harapan ternyata limbahnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Mungkin pejabat-pejabat kita tidak mengerti. Dia kira limbah padahal tanah jarang,” ungkap Prabowo.

Untuk itu, ia memerintahkan Bea Cukai merekrut ahli kimia guna memeriksa material tambang agar tidak ada mineral bernilai tinggi yang ikut diselundupkan.

“Makanya ini sekarang, saya perintahkan Bea Cukai untuk merekrut beberapa ahli kimia. Supaya ngecek dia, lihat pasir, padahal ini pasirnya nilainya luar biasa,” tambahnya.

Banyak Tambang Ilegal di Bangka Belitung

Prabowo juga menyoroti keberadaan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang menurutnya menjadi bukti lemahnya pengawasan selama ini.

“Kita harus beresin semua nanti, adalah suatu yang menurut saya, perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elite kita selama ini, sehingga kekayaan kita terkeruk,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden meminta tambang ilegal lain seperti batu bara, bauksit, hingga nikel juga ditutup dan diambil alih negara untuk mencegah kebocoran penerimaan.

PT Timah Kesulitan Bersaing

PT Timah Tbk (TINS), badan usaha legal yang diamanatkan negara, mengakui terus kalah bersaing secara \”head to head\” dengan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung (Babel).

Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, menjelaskan, kondisi ini terjadi karena pihak ilegal tidak memiliki beban biaya legalitas.

“Kenapa kalah? Karena yang ilegal namanya ilegal tidak pernah membayar pajak, tidak pernah membayar royalti dan sebagainya. Tetapi kami selalu pada posisi kalah karena royalti harus dibayar kemudian pajak, jasa reklamasi juga harus dibayar sehingga secara bersaing bebas di lapangan di Bangka Belitung kami tidak bisa bersaing,” ujar Restu.

Kesenjangan biaya ini membuat PT Timah kesulitan bersaing harga dan terus merugi. Untuk mengatasi situasi ini, PT Timah membentuk Satuan Tugas (Satgas) internal dengan tugas memagari wilayah IUP dan menertibkan kegiatan ilegal, serta berencana melegalisasi penambang ilegal melalui pemberdayaan koperasi.

Di tengah tekanan persaingan ini, kinerja PT Timah mengalami penurunan signifikan. Direktur Operasi dan Produksi, Nur Adi Kuncoro, mencatat penurunan produksi biji timah sebesar 32 persen pada tahun 2025 (dibanding 2024) akibat kendala cuaca dan belum maksimalnya alat produksi, serta sulitnya akses ke beberapa lokasi penambangan.

Akibatnya, pendapatan perusahaan pada semester I 2025 ikut merosot 19 persen menjadi Rp 4,22 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa aktivitas ilegal tersebut berdampak langsung dan besar terhadap operasional dan keuangan perusahaan yang legal.