Presiden Tutup 1.000 Tambang Timah Ilegal, Selamatkan Rp45 Triliun Negara

Penutupan Tambang Ilegal di Bangka Belitung

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam menghadapi masalah tambang ilegal di Bangka Belitung. Ia memerintahkan penutupan total terhadap 1.000 tambang timah ilegal yang berada di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan setelah diketahui bahwa sebanyak 80 persen hasil timah nasional diselundupkan ke luar negeri setiap tahun.

Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (29/9). Menurutnya, kondisi ini mencerminkan perampokan sistematis terhadap sumber daya alam Indonesia.

“Di Bangka Belitung, yang selama ini menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia, terdapat 1.000 tambang ilegal,” ujarnya. Ia menekankan bahwa selama ini sekitar 80 persen hasil timah Indonesia diselundupkan melalui berbagai jalur, mulai dari kapal hingga feri. Hal ini menunjukkan adanya sistem yang dibuat dan kelengahan elite selama ini, sehingga kekayaan negara terkeruk.

Untuk menangani masalah tersebut, pada 1 September kemarin, pihaknya telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menggelar operasi besar-besaran di Bangka Belitung. “Mulai 1 September kemarin saya perintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai melakukan operasi besar-besaran menutup tambang ilegal. Sekarang, sampan pun tidak bisa keluar,” tegasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah memperkirakan mampu menyelamatkan Rp22 triliun hanya dalam empat bulan hingga akhir 2025. “Tahun depan, kita bisa selamatkan Rp45 triliun dari dua pulau ini saja,” lanjutnya.

Temuan Mineral Tanah Jarang

Prabowo juga mengungkap temuan penting bahwa limbah tambang timah ternyata mengandung mineral tanah jarang (rare earth) bernilai tinggi. “Mungkin pejabat kita dulu tidak tahu, dikira limbah padahal tanah jarang. Karena itu saya perintahkan Bea Cukai merekrut ahli kimia untuk memeriksa. Pasir ini nilainya luar biasa,” ujarnya.

Menurut Prabowo, praktik penjarahan sumber daya alam seperti ini merupakan bentuk “perampokan sistemik” akibat kelengahan elite di masa lalu. Dia menegaskan pemerintahannya berkomitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara dan mengelola sumber daya strategis untuk kepentingan rakyat.

“Saudara-saudara sekalian, di banyak bidang sama, nikel, batu bara, bauksit, hampir semua terdapat tambang ilegal yang sangat besar dan sangat banyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan dan dibersihkan. Tambang ilegal ditutup atau diambil alih untuk negara,” tandas Prabowo.

Pabrik Percontohan PT Timah Tbk

PT Timah Tbk membangun pabrik percontohan (pilot plant) pengolahan mineral ikutan bijih timah di Tanjung Ular, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan logam tanah jarang atau rare earth elements (REE) yang memiliki nilai strategis tinggi bagi industri masa depan.

Corporate Secretary PT Timah Tbk Rendi Kurniawan mengatakan, pengembangan mineral ikutan ini berpotensi besar mendukung agenda transisi energi nasional. REE merupakan bahan penting dalam industri teknologi tinggi, mulai dari pembuatan chip semikonduktor, turbin angin, kendaraan listrik, hingga perangkat pertahanan.

“Pengembangan logam mineral ikutan ini berpotensi mendukung transisi energi, termasuk rare earth element (REE),” kata Rendi Kurniawan. Menurutnya, pemerintah akan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk memperkuat riset pengolahan REE sehingga potensi yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Massa Rusak Pos Timah di Desa Bencah

Sejumlah fasilitas Pos Stasiun Pengumpul milik PT Timah Tbk di Desa Bencah, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengalami kerusakan. Rusaknya sejumlah fasilitas tersebut diduga dampak dari tindakan anarkis yang dilakukan oleh sejumlah warga, Senin (29/9/2025) pagi.

Akibatnya, pos mengalami kerusakan, kaca mess pecah, satu unit kamera pengawas rusak serta kasur dibakar warga. Berdasarkan keterangan sejumlah narasumber yang enggan disebutkan namanya, peristiwa itu bermula ketika ratusan warga penambang yang beraktivitas di Desa Bencah mendatangi Pos Stasiun Pengumpul PT Timah Tbk, Senin (29/9/2025) pagi.

Massa penambang menuntut agar Satuan Tugas (Satgas) Halilintar segera ditarik keluar dari Desa Bencah. Pasalnya, keberadaan Satgas dinilai telah menimbulkan keresahan bagi para penambang. Selain itu, Satgas dinilai membatasi ruang gerak penambang lokal. Dampaknya banyak kolektor timah yang menghentikan operasional sehingga menyebabkan hasil penambangan bijih timah warga sukar dijual.

Kondusif

Sementara Kapolsek Airgegas, Iptu William F Situmorang turut membenarkan kejadian tersebut. Diakuinya sejumlah masyarakat melakukan tindakan anarkis dengan melakukan perusakan sejumlah fasilitas Pos PT Timah Tbk di Desa Bencah. Aksi ini dilatarbelakangi keresahan masyarakat atas keberadaan Satgas Timah.

“Iya benar (Ada aksi anarkis warga dengan perusakan) di Pos Timah Desa Bencah,” ucap William F Situmorang. Katanya, hingga malam ini situasi di Desa Bencah sudah berangsur kondusif. Massa aksi kini sudah tidak berada di Pos PT Timah dan telah membubarkan diri.

Walaupun begitu, aparat kepolisian masih terus berjaga guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sedangkan Kepala Desa Bencah, Heri Purnomo ketika dikonfirmasi tak menampik adanya aksi tersebut. Menurutnya yang melakukan tindakan anarkis bukan masyarakat penambang di Desa Bencah, melainkan juga masyarakat penambang dari desa tetangga maupun masyarakat luar daerah yang beraktivitas di Desa Bencah.

Pemerintah desa juga telah melakukan pertemuan dengan masyarakat penambang, Satgas maupun perwakilan PT Timah Tbk. Akan tetapi, pertemuan tersebut belum membuahkan hasil. Rencananya akan dilakukan pertemuan ulang di kantor Desa Bencah pada Rabu (1/10/2025) lusa.

“Akan ada pertemuan ulang hari Rabu ini untuk mediasi,” kata Heri Purnomo. Dengan adanya kejadian ini, dia mengajak masyarakat penambang untuk menjaga keamanan desa. Masyarakat diminta turut menjaga nama baik desa dengan cara menyampaikan aspirasi melalui komunikasi yang baik. Jangan sampai melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan semua pihak.

Bahkan imbauan tersebut turut ditulis langsung oleh Heri Purnomo di stories WhatsApp miliknya pada pukul 17.35 WIB.

“Kawan kawan penambang yo kite jaga keamanan kampung kita. Jaga nama baik kampung kite, sampaikan aspirasi melalui komunikasi yang baik. Jangan melakukan tindakan anarkis yang merugikan kite hemue (semua-red),” tulis Heri Purnomo.