Program MBG: Gizi Anak, Siapa yang Untung?

Latar Belakang dan Permasalahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Presiden Prabowo Subianto, setelah kembali dari perjalanan luar negeri, langsung mengambil tindakan untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan utamanya adalah mencegah terulangnya kasus keracunan yang telah terjadi. Namun, seiring dengan penerapan program ini, muncul berbagai isu yang menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi di lapangan.

Dalam pagu APBN tahun ini, total anggaran untuk program MBG mencapai Rp 71 triliun. Sejauh delapan bulan pelaksanaannya, sekitar Rp 13 triliun sudah digunakan. Setiap porsi makanan MBG diberikan dengan nilai Rp 15 ribu. Dana tersebut mencakup biaya bahan makanan, operasional seperti listrik, gas, air, gaji pekerja dapur, belanja bahan bakar minyak, sewa peralatan dapur, serta kendaraan.

Skema Pendanaan dan Potensi Keuntungan

Dana tersebut disalurkan melalui mitra seperti yayasan yang didirikan oleh instansi pemerintah, ormas, atau swasta, kemudian ke ribuan dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, dana itu dibayarkan dengan skema pembayaran di muka. Artinya, uang dicairkan sebelum belanja setelah pengajuan anggaran dari SPPG dan yayasan diverifikasi dan disetujui.

Dengan anggaran Rp 15.000 per porsi tersebut, yayasan dan SPPG disebut bisa mendapat untung. Terlebih jika menghitung faktor pengaliannya. Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menilai, untung tersebut bisa diambil dari skema pembelian bahan secara grosir, juga variasi menu per harinya.

Persoalan Lapangan dan Pungutan Liar

Persoalannya, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tak semua dari Rp 15.000 per porsi pada ujungnya diterima utuh oleh yayasan atau SPPG. Di lapangan, ada pihak-pihak yang memakelari agar yayasan bisa lekas diverifikasi atau SPPG mendapat titik operasional.

Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari sempat mengingatkan soal pungutan liar (pungli) dalam program MBG. Ia juga mengaitkan hal ini dengan potensi terjadinya kasus keracunan. “Kalau ada pungli pada SPPG, maka alokasi angka Rp 10 ribu untuk bahan pangan SPPG ini nanti bisa berkurang tergantung berapa punglinya. Itu yang saya katakan, nanti kualitas gizi dan kualitas bahannya akan menurun, yang ujungnya bisa menimbulkan risiko keracunan,” ujar Qodari.

Keterlibatan Partai Politik dan Yayasan

Dalam juknis, keberadaan yayasan-yayasan ini dimungkinkan dari TNI-Polri, instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, hingga swasta. SPPG sedianya bernaung di bawah yayasan-yayasan ini. Dari Rp 15.000 anggaran per porsi, sedikitnya Rp 2.000 bisa masuk ke yayasan. Praktiknya, ada juga sejumlah “makelar” yang juga beroperasi dalam skema ini.

Di salah satu kota di Jawa Tengah, ASKAI.ID – Top UP Isi Ulang Game Murah mendapati kesaksian soal seorang petinggi parpol koalisi pemerintah setempat yang menawarkan skema investasi program MBG. Dalam skema itu, keuntungan bersih dihitung berkisar Rp 1.500 sampai Rp 2.000 per menu. Sementara penyediaan makanan ditargetkan untuk 3.000 anak dalam 24 hari. Sementara modal pendirian SPPG sekira Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar.

Pengawasan dan Evaluasi Program

Transparency International Indonesia (TII) menemukan praktik ini juga di berbagai daerah. Di antaranya di kota dan kabupaten Kupang di NTT; di Makassar, Sulawesi Selatan; di Jember, Jawa Timur; dan Jakarta. “Semua yayasan di daerah-daerah itu hampir semuanya terafiliasi dengan kelompok kepentingan termasuk partai politik,” ujar peneliti TII Agus Sarwono kepada ASKAI.ID – Top UP Isi Ulang Game Murah.

TII menemukan rata-rata fee untuk yayasan di wilayah-wilayah itu berkisar Rp 2.500 per porsi. Artinya, per tahun bisa mencapai Rp 1,8 miliar mereka dapat dari dana MBG.

Penutup dan Tantangan Masa Depan

Ombudsman RI juga mendeteksi terdapat praktik diskriminasi dalam penetapan mitra yayasan dan SPPG. “Dari 60.500 yayasan yang mendaftar, banyak yang terhambat pada tahap verifikasi. Bahkan hingga kini masih terdapat 9.632 yayasan yang menunggu kepastian,” kata Yeka.

Program MBG awalnya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, jika tidak diantisipasi sejak dini melalui regulasi yang jelas, mekanisme seleksi yang transparan, serta pengawasan yang independen, maka hal-hal di atas dapat melahirkan bentuk maladministrasi struktural yang menghambat efektivitas program.