Protes Warga Bogor: Tolak Penutupan Tambang, Bakar Ban di Cigudeg

Kekacauan di Cigudeg: Demonstrasi Massal Akibat Penutupan Tambang Galian C

Suasana tegang menyelimuti kawasan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin pagi, 29 September 2025. Ratusan warga, yang mayoritas adalah sopir truk tambang beserta keluarga mereka, turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahan atas kebijakan penutupan sementara aktivitas tambang galian C di wilayah Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg. Aksi unjuk rasa ini bukan sekadar bentuk protes biasa; ia mencerminkan keresahan mendalam dari masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan sebagai sumber nafkah utama.

Dengan membawa spanduk bertuliskan tuntutan solusi konkret dari pemerintah daerah, para demonstran tak segan membakar ban bekas di pinggir jalan, menciptakan asap hitam pekat yang mengepul tinggi ke langit, seolah menjadi simbol keputusasaan mereka di tengah ancaman hilangnya pekerjaan. Insiden ini menambah panjang daftar konflik antara kebijakan lingkungan dan kebutuhan ekonomi lokal, di mana satu keputusan pemerintah bisa mengguncang fondasi kehidupan ribuan keluarga.

Latar Belakang Sanksi yang Memicu Kemarahan

Kebijakan penghentian sementara aktivitas tambang ini berakar pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat bernomor 19/SEP/2025 yang diterbitkan pada 19 September lalu. Dokumen tersebut secara tegas memerintahkan penegakan aturan ketat terhadap operasional tambang galian C, yang selama ini sering dikaitkan dengan pelanggaran lingkungan seperti pencemaran sungai dan kerusakan lahan pertanian di sekitar Parung Panjang. Gubernur Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan pendekatan tegasnya dalam menangani isu lingkungan, menjatuhkan sanksi langsung kepada beberapa perusahaan tambang yang terbukti mengabaikan peringatan sebelumnya.

Sanksi ini bukanlah yang pertama; sejak awal masa jabatannya, beliau telah menggelar razia bertubi-tubi untuk membersihkan praktik tambang ilegal yang merajalela di kawasan pegunungan Bogor selatan. Pelanggaran yang menjadi pemicu utama adalah ketidakpatuhan truk-truk tambang terhadap rute transportasi yang telah ditentukan. Meski jalan nasional di sekitar Rumpin baru saja mengalami perbaikan besar-besaran dengan anggaran mencapai miliaran rupiah dari APBN, kendaraan berat ini tetap nekat melintas, menyebabkan retak-retak dini pada aspal dan banjir lumpur saat musim hujan.

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, setidaknya 15 perusahaan tambang di wilayah tersebut terlibat, dengan total produksi galian C mencapai 500 ribu ton per bulan sebelum sanksi diberlakukan. Hal ini tak hanya merusak infrastruktur, tapi juga mengancam keselamatan warga setempat, di mana kecelakaan lalu lintas akibat truk oleng menjadi rutinitas yang mengerikan.

Jalannya Aksi Demonstrasi yang Memanas

Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, ketika rombongan sopir truk dari Asosiasi Transporter Tangerang-Bogor (ATTB) berkumpul di depan kantor kecamatan Cigudeg. Dengan iringan terompet dan yel-yel yang bergema, massa berjalan kaki menuju persimpangan utama, di mana mereka mendirikan barikade sementara dari tumpukan ban bekas. Pembakaran ban pertama terjadi pukul 10.30, disambut sorak-sorai dari para peserta, yang mayoritas pria berusia 30-50 tahun dengan wajah lelah setelah berminggu-minggu tanpa upah.

Api yang menyala-nyala itu bukan hanya simbol perlawanan, tapi juga peringatan visual bagi pejabat daerah yang dikabarkan sedang menggelar rapat darurat di Bandung. Polisi setempat, yang dikerahkan sekitar 150 personel dari Polres Bogor, berjaga ketat dengan membentuk barisan ganda untuk mencegah eskalasi. Tak ada bentrokan fisik yang terjadi, meski ketegangan sempat memuncak ketika seorang perwakilan ATTB, yang hanya disebut dengan inisial Budi, naik ke atas truk dan berorasi panjang lebar tentang hak hidup warga kecil.

Dampak Ekonomi dan Sosial yang Mengancam

Penghentian tambang ini langsung berdampak pada rantai pasok regional, di mana ribuan sopir truk kehilangan pendapatan harian yang rata-rata Rp 300.000 per hari. Bagi keluarga seperti milik Pak Suryo, seorang sopir berusia 45 tahun dari Cigudeg, ini berarti tagihan sekolah anak dan cicilan rumah kini menggantung di udara. \”Sudah tiga minggu kami makan seadanya, istri jualan gorengan di pinggir jalan untuk tambal sulam,\” ceritanya dengan suara parau saat diwawancarai di lokasi aksi.

Data dari Dinas Tenaga Kerja Bogor memperkirakan potensi PHK mencapai 2.000 orang jika penutupan berlanjut, angka yang bisa memicu gelombang migrasi ke Jakarta dan peningkatan kemiskinan hingga 15 persen di kecamatan-kecamatan terdampak. Lebih dari itu, sektor tambang galian C mendukung ekosistem ekonomi lokal yang lebih luas, termasuk warung makan, bengkel truk, dan pedagang bahan bakar di sepanjang rute Parung Panjang-Rumpin.

Respons Pemerintah dan Harapan Dialog

Gubernur Dedi Mulyadi merespons aksi ini melalui pernyataan resmi di media sosial, menegaskan bahwa sanksi bersifat sementara dan bertujuan untuk reformasi, bukan pemusnahan. \”Kami paham keresahan warga, tapi lingkungan harus dilindungi demi generasi mendatang. Mari duduk bersama cari jalan tengah,\” tulisnya, yang langsung menuai 10.000 like dalam hitungan jam. Timnya telah menyiapkan tim negosiasi untuk bertemu perwakilan ATTB, dengan agenda utama membahas lisensi baru yang lebih ramah lingkungan, termasuk penggunaan truk listrik untuk mengurangi emisi.

Di tingkat kabupaten, Bupati Iwan Setiawan mengumumkan bantuan sosial darurat berupa paket sembako untuk 1.000 keluarga terdampak, didanai dari dana desa. Ini langkah awal yang diapresiasi massa, meski mereka menuntut lebih: kompensasi upah selama penutupan dan pelatihan ulang gratis. Pertemuan audiensi yang dijadwalkan esok hari diharapkan menghasilkan roadmap konkret, seperti zona tambang khusus dengan pengawasan CCTV 24 jam.