Purbaya Menolak Bayar Utang dengan APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penolakan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Menurutnya, utang tersebut tidak berada di bawah pengelolaan Danantara. Selain itu, sejak Maret 2025, negara tidak lagi menerima setoran dividen dari BUMN karena dialihkan ke Danantara.

“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Jika di bawah Danantara, mereka sudah memiliki manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa mencapai Rp 80 triliun lebih. Harusnya mereka sudah di situ, jangan sampai kembali ke Kemenkeu,” ujar Purbaya secara daring dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (12/10).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, juga menegaskan bahwa utang tersebut tidak ada di bawah pemerintah. Hal ini karena proyek tersebut dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dan konsorsium BUMN yang diketuai oleh perusahaan tersebut.

Saat ini, PT KAI menghadapi beban utang sebesar Rp 6,9 triliun dari China Bank Development (CDB) untuk pembayaran pembengkakan biaya proyek Whoosh.

Sementara itu, total biaya proyek Whoosh mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp 120 triliun (kurs Rp 16.570 per dolar AS), termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) senilai USD 1,2 miliar atau Rp 19,8 triliun.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengaku telah menyiapkan beberapa skema terkait restrukturisasi utang tersebut. Restrukturisasi utang Whoosh menjadi salah satu dari 22 program kerja strategis yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 Danantara. Salah satu opsi mengenai skema restrukturisasi utang KCJB yang disiapkan Dony adalah penambahan ekuitas.

“Sehingga hanya equity-nya waktu itu kekecilan kita menempatkannya, apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama,” kata Dony.

Selain itu, opsi selanjutnya yang turut menjadi pilihan adalah menyerahkan beberapa infrastruktur KCJB kepada pemerintah untuk nantinya dijadikan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

“Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” ujarnya.