Tangkap Keluarga Pengelola MBG dalam Operasi Tangkap Tangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dianggap Tidak Efektif

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah kini menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Salah satu anggota Komisi IX DPR RI, Muazim Akbar, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait pelaksanaan program ini.

Menurut Muazim Akbar, ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diisi oleh sekeluarga pemilik dapur MBG. Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025), ia menyebutkan bahwa \”ada salah satu SPPG yang merekrut anaknya, ponakannya, istrinya, besannya, dan sepupunya.\” Dari total 47 anggota SPPB, seluruhnya merupakan kerabat pemilik dapur.

Meski demikian, Muazim juga mengapresiasi beberapa SPPG yang dikelola secara profesional. Contohnya adalah dapur MBG yang dikelola koperasi kepolisian di Bali. Dari 47 anggota SPPG di sana, 21 direkrut dari Jawa, menunjukkan bahwa rekrutmen tidak terbatas pada warga sekitar. Ia menyatakan bahwa \”yang direkrut oleh koperasi kepolisian itu yang betul-betul sudah luar biasa, yang bisa masaknya, yang ngatur masaknya berapa jam dan sebagainya, itu dia memang profesional.\”

Tantangan SDM dan Pelatihan yang Diperlukan

Muazim menekankan pentingnya melibatkan warga sekitar dalam pelaksanaan MBG, namun juga mengingatkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi pertimbangan. \”Kalau SDM-nya terbatas untuk masak dia nggak paham apa-apa, itu juga yang perlu kita pikirkan,\” katanya. Ia mendorong agar anggota SPPG, selain tiga orang yang dikontrak oleh BGN, mendapatkan pelatihan khusus.

Menurutnya, menyiapkan makanan dalam jumlah besar bukanlah tugas mudah dan berisiko tinggi terhadap keamanan pangan. \”Karena yang namanya memberikan makanan siap saji lebih dari sekian jam itu sudah ada potensi keracunan,\” tegasnya.

Dampak Keracunan dan Tindakan Pemerintah

Program MBG telah menyebabkan ribuan orang mengalami keracunan. Kepala BGN, Dadan Hidayana, melaporkan bahwa hingga 30 September 2025, terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak. Rinciannya, wilayah satu mencatat 1.307 kasus gangguan pencernaan, wilayah dua bertambah menjadi 4.147 kasus ditambah 60 kasus di Garut, dan wilayah tiga mencatat 1.003 kasus.

Dadan menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola MBG. \”Mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,\” ujarnya. Ia menekankan bahwa dukungan terhadap tata kelola MBG sangat penting, tidak hanya terkait keamanan dan penanganan korban keracunan, tetapi juga menyangkut rantai pasok yang semakin besar.

Peraturan dan Sertifikasi Keamanan Pangan

BGN saat ini tengah mempersiapkan lembaga independen untuk melakukan sertifikasi keamanan pangan. Nantinya, dapur MBG akan diwajibkan memiliki dua sertifikasi: HACCP dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Selain itu, puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan lebih banyak dilibatkan dalam mitigasi kesehatan dan penanganan darurat.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola MBG dan mencegah terulangnya kasus keracunan massal, sekaligus memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara aman dan berkelanjutan.